Pembukaan Rakor Pokja 2-PKP

SAMARINDA – Kalimantan Timur melalui APBD, mengalokasikan anggaran untuk 10 ribu unit rumah bagi warga yang tidak mampu dan tersebar di 10 kabupaten/kota.  Hal itu tertuang pada RPJMD Kaltim.

  Selanjutnya ditambah dengan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu penyediaan fasilitas pembangunan dan bantuan Aladin (atap lantai dan dinding)  mencapai 20 ribu unit  rumah yang tersebar di lima kabupaten/kota.

"Kalau ada rumah masyarakat yang dinilai tidak mampu rusak, baik berupa  atap, lantai maupun dinding, bisa diberi bantuan dengan total anggaran Rp15 juta untuk satu unit rumah,” kata Mukmin Faisyal pada pembukaan Rapat Koordinasi  Kelompok Kerja 2 Perumahan dan  Kawasan  Pemukiman (Pokja 2-PKP) Dinas Pekerjaan Umum Kaltim, di Samarinda, Senin (18/7). 

Sementara untuk pembangunan Rusunawa (rumah  susun sederhana sewa) masih diusulkan, baik untuk Samarinda maupun Bontang. Dalam kesempatan itu,  Mukmin Faisyal HP minta agar Pokja 2 PKP ditingkatkan dan diberdayakan dengan baik. Terutama yang berkaitan dengan pemenuhan perumahan rakyat, sehinga sebagai wadah atau lembaga koordinasi lebih mandiri dalam kualitas dan efektifitas serta efesiensi pelaksanaan program  dekonsentrasi perumahan.

"Penanganan  masalah perumahaan rakyat sangat penting  karena merupakan bagian dari kesejahteraan keluarga. Karena itu PKP  Provinsi perlu terus mengkoordinasikan dengan PKP  masing-masing kabupaten/kota," katanya

Keberadaan Pokja PKP Provinsi dan PKP Kabupaten/Kota sangat penting dalam memberikan dukungan terhadap  program pemerintah pusat yaitu progran sejuta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan program tersebut merupakan program nyata dari pemerintah dalam upaya pemenuhan  kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat.

Ketua Pokja PKP Provinsi Kaltim HM Taufik Fauzi mengatakan Rakor ini diharapkan menghasilkan sejumlah rumusan untuk menunjang perumahan dan kawasan permukiman di Kaltim,  terutama sinkronisasi  terhadap program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan  Perumahan  Rakyat,  dalam program sejuta rumah.

Dalam kesempatan itu Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP dan Dirjen Penyediaan Rumah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Widyanto Adi Putra menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Pembentukan Pokja  PKP Kabupaten/Kota. (mar/sul/es/humasprov).

Berita Terkait