Penanganan Konflik di Daerah

Awang: Perlu Langkah Cepat Tepat dan Tegas


BALIKPAPAN – Memasuki tahun politik (2013-2014) tentunya rentan terjadinya konflik di masyarakat. Sehingga diperlukan penanganan yang cepat, tepat dan tegas. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Tingkat Daerah.
“Tim terpadu ini mengikutsertakan seluruh unsur yang terkait dan sangat strategis terutama dalam upaya memberikan jaminan adanya satu kesatuan komando dan pengendalian serta kejelasan sasaran maupun rencana aksi dalam penanganan  keamanan daerah,” kata Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak pada Rakor Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Kaltim bersama Tim Terpadu Penanganan Gangguan Kemanan Dalam Negeri 2013 di Mapolda Kaltim Balikpapan, Selasa (16/4).
Sesuai dengan instruksi Presiden agar segera dibentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan baik di tingkat pusat maupun daerah. Bertujuan untuk melakukan penanganan serta langkah-langkah antisipasi terjadinya konflik dalam negeri.
Kaltim telah membentuk lembaga tersebut, dengan melibatkan seluruh unsur Forkominda Kaltim (Gubernur, Kejati, Pangdam, Kapolda, Ketua Pengadilan Tinggi) maupun  Bupati/Walikota bersama Kejari, Dandim, Kapolres, Ketua Pengadilan.
Tim Terpadu Kaltim telah diundang ke tingkat pusat bersama tim terpadu provinsi lainnya untuk menyampaikan  rencana aksi yang dilaksanakan di daerah. Terutama langkah cepat, tepat dan tegas serta profesional dalam menghentikan segala bentuk kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme sesuai hukum dan menghormati adat istiadat.
Kaltim telah memiliki peta potensi konflik sosial yang perlu diambil langkah antisipatif dengan melibatkan seluruh potensi di daerah, baik tokoh masyarakat maupun tokoh agama serta tokoh adat dengan mengoptimalkan peran aparat keamanan di tingkat desa.
Karenanya diperlukan rencana aksi yang dilakukan tim terpadu terutama berkenaan dengan rekonsiliasi, rehabilitasi bahkan kemungkinan adanya rekonstruksi agar masyarakat merasa aman dalam melakukan aktivitasnya.
Apalagi, setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penbentukkan Kalimantan Utara hasil pemekaran Provinsi Kaltim serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukkan Kabupaten Mahakam Ulu pecahan dari Kutai Barat.
“Sesuai rencana akan diresmikan Provinsi Kaltara dan Kabupaten Mahakam Ulu pada 22 April ini di Jakarta. Tetapi beberapa hari lalu sudah ada demo di Jakarta yang mengatasnamakan masyarakat Kaltara agar merevisi UU 20/2012 itu bahkan telah melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi,” jelas Awang.
Walaupun secara mayoritas masyarakat Kaltara (Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung dan Kota Tarakan) telah menerima atas diterbitkannya UU tentang pembentukan daerah otonomi baru di Kaltim itu.
Terhadap kondisi-kondisi ini hendaknya tim terpadu maupun aparat keamanan di tingkat paling bawah untuk selalu meningkatkan koordinasi dan monitoring yang intensif guna pencegahan terjadinya konflik sosial itu.
Selain itu, perlu diwaspadai konflik-konflik yang telah mereda selama ini yang dikhawatirkan sewaktu-waktu akan muncul kembali. Khususnya dalam memasuki tahun politik baik dalam pemilihan kapala daerah maupun anggota legislatif serta Pilpres 2014.
“Terpenting dan paling mendasar penanganan dan antisipasi terjadinya konflik merupakan tanggungjawab bersama dan tujuan saya mengumpulkan kita semua disini adalah untuk menyatakan satu kata yakni Kaltim harus tetap aman, damai dan demokratis,” ungkap Awang Faroek Ishak.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan kerjasama Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Kaltim antara Pemprov Kaltim Dengan Kodam VI Mulawarman yang dilakukan Gubernur Awang Faroek Ishak dan Pangdam VI Mulawarman, Dicky Wainal Usman.  
Rakor Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Kaltim bersama Tim Terpadu Penanganan Gangguan Kemanan Dalam Negeri 2013 di Mapolda Kaltim Balikpapan dihadiri Panglima Komando Daerah Militer VI Mulawarman Mayjen TNI Dicky Wainal Usman, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kaltim Brigjen (Pol) Toto  Adi Kuncoro, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Muhammad Salim serta Ketua DPRD Kaltim H Mukmin Faisal dan Sekprov Kaltim Dr H Irianto Lambrie serta Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim, (yans/hmsprov)
 

////Foto: Gubernur Kaltim, Dr H Awang Faroek Ishak, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Dicky Wainal Usman, Ketua DPRD, Mukmin Faisal dan Wakapolda Kaltim Brigjen (Pol) Toto Adi Kuncoro bersama sejumlah anggota Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Provinsi Kaltim.(fadjar/Humas Prov Kaltim

Berita Terkait