Penanganan Stunting PPU Perlu Kerja Bersama

 

SAMARINDA - Penanganan kasus stunting (gizi buruk) yang terjadi di Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU) memerlukan kerjasama dan dukungan seluruh stakeholders baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota melalui organisasi perangkat daerah (OPD) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim dr Hj Rini Retno Sukesi mengharapkan  peran serta OPD di lingkup Pemprov Kaltim serta dukungan pemerintah setempat dalam menangani stunting  di 10 desa di Kabupaten PPU. "Sebelumnya tim kami sudah melakukan survei awal dan inventarisasi di PPU, dimana hasil yang dilaporkan  dari  10  desa  sebanyak  57 anak dan kemungkinan sudah menurun. Mungkin saat dilaporkan satu desa  5 anak, mungkin yang dua anak sudah membaik. Karena itu 2013 begitu juga dengan desa lainnya, kemungkinan sudah menurun dari jumlah yang dilaporkan," papar Rini Retno Sukesi.

 

Rini juga mengharapkan  hasil survei  tersebut akan menjadi bahasan serius pada Focus Gruop Discusstion  (FGD) mendatang. Termasuk penyebab stunting yang terjadi di 10 desa di PPU tersebut. "Kita sudah terunkan tim ke PPU, dan diharapkan masing-masing OPD bisa berpartisipasi dalam penanganan stunting, karena bukan hanya masalah penyakit ataupun asupan, tetapi ada faktor lain yang menyebabkan timbulnya stunting misalnya masalah ekonomi dan masalah sosial lainnya," ujarnya. Disinilah peran OPD, lanjut Rini dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting. Dukungan  berbagai kegiatan maupun program  masing-masing OPD  tentu sangat membantu  dalam mengatasinya, bukan saja bidang kesehatan, tetapi bidang lainnya misalnya pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, serta bidang lainnya. "Dengan sinergitas  berbagai kegiatan dan program antar  OPD, termasuk program padat karya dari dinas pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, maupun program lintas sektor lainnya baik tingkat provinsi maupun kabuapaten,  tentu sangat  membantu dan mempercepat penurunan prevalensi stunting di 10 desa di PPU,"papar Rini Retno Sukesi. (mar/sul/humasprov) 

Berita Terkait