SAMARINDA - Wacana full day school masih terus menjadi pro dan kontra. Secara prinsip, Pemprov Kaltim menyambut baik rencana tersebut, tetapi masih perlu kejelasan materi pendukung dari sistem tersebut, termasuk urusan anggaran.
Pemprov Kaltim menegaskan, apabila pemerintah pusat siap melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka daerah juga siap menerapkan. Sebab, tidak semua sekolah memiliki sarana penunjang yang diperlukan. Misal, masih ada sekolah yang kekurangan ruang belajar serta fasilitas pendukung lain, seperti ruang laboratorium dan komputer.
“Jika APBN mendukung, tentu daerah harus siap menerapkan. Bagaimana pun penerapan sistem ini juga memerlukan dukungan sarana dan pra sarana yang memadai bagi para siswa,” kata Asisten Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim Bere Ali di Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (13/8).
Menurut Bere, jika pusat hanya mengandalkan kemampuan daerah, tentu tidak mungkin. Karena pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota memiliki alokasi tersendiri untuk pengembangan program pendidikan di daerah. Sehingga tidak hanya pembangunan sarana dan prasarana sekolah.
Kaltim sudah memiliki pilot project atau contoh tentang sistem tersebut, yakni SMAN 10 Samarinda. Sejumlah sekolah swasta juga telah menerapkan sistem tersebut. (jay/sul/humasprov)
18 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pendidikan
05 Januari 2021 Jam 04:22:45
Pendidikan
04 November 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
16 September 2019 Jam 22:47:32
Pendidikan
31 Maret 2019 Jam 22:37:22
Pendidikan
06 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
16 Agustus 2022 Jam 09:26:10
Pertanian dan Ketahanan Pangan
16 Agustus 2022 Jam 09:19:58
Perkebunan
14 Agustus 2022 Jam 09:16:50
Gubernur Kaltim
14 Agustus 2022 Jam 09:13:27
Informasi dan Komunikasi
14 Agustus 2022 Jam 08:14:45
Kegiatan Silaturahmi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
10 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Agama
11 April 2013 Jam 00:00:00
Perkebunan
19 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
01 Mei 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri