Program Pembangunan Harus Menyentuh Kepentingan Masyarakat

SAMARINDA - Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Kaltim diharapkan menaruh komitmen tinggi untuk mendukung program yang bersentuhan dengan  pemberdayaan masyarakat.  
Sesuai  evaluasi yang dilakukan, program pro rakyat sangat diperlukan untuk menurunkan angka kemiskinan yang kini mencapai 6,68 persen dari jumlah penduduk di Kaltim.
“Contohnya pembebasan lahan untuk kepentingan pelayanan masyarakat. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat perdesaan yang menuntut harga lahan melebihi nilai jual objek pajak (NJOP),” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kaltim HM Jauhar Effendi usai pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) BPMPD se-Kaltim di Samarinda, Senin (11/3).
Permasalahan ini tidak bisa dibiarkan. Karena, saat satu rencana menemui kesulitan, maka pemerintah daerah tidak akan mampu melaksanakan program yang menyentuh pada pemberdayaan masyarakat.
Padahal, lanjut dia, pelaksanaan program-program itu semua ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Apalagi, saat ini banyak program pusat yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
“Saya berharap instansi terkait, khususnya Badan Pemberdayaan Masyarakat di kabupaten dan kota dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa pembebasan lahan tersebut bertujuan untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan aparatur pemerintah. Contohnya, pembangunan kantor desa, posyandu dan gedung pendidikan anak usia dini,”  ungkap Jauhar.  
Kalau pemerintah kabupaten dapat mendukung dan memiliki komitmen  menyukseskan pemberdayaan masyarakat dan mampu mendapat lahan, guna mempermudah aktivitas aparatur perdesaan. Tentu pemerintah pusat dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan pembangunan masyarakat perdesaan.
Dukungan yang diberikan pemerintah pusat, diharapkan tidak sia-sia. Pemerintah kabupaten harus dapat meyakinkan lahan yang dimiliki pemerintah desa di kabupaten tersebut betul-betul tidak bermasalah.
“Pemerintah desa harus dapat menyakinkan masyarakat bahwa pengembangan pembangunan di wilayah tersebut dilakukan hanya untuk kepentingan masyarakat,”  jelasnya.
Diharapkan, Rakor BPMPD se-Kaltim yang digelar sehari dapat memberikan masukan kepada BPMPD di kabupaten dan kota untuk lebih semangat menyukseskan program pemberdayaan masyarakat.
Hingga saat ini kualitas SDM di lingkungan aparatur pemerintah desa belum merata. Contohnya yang terjadi di Bulungan, yakni masih banyak pemerintah desa yang tidak memiliki kepala desa, karena mereka banyak yang tidak tertarik untuk menjadi kepala desa. (jay/hmsprov).

///Foto : HM Jauhar Effendi
 

Berita Terkait
Government Public Relation