Public Hearing RUU HKPD. Awang: Kaltim Tuntut Keadilan Pusat

Gubernur Awang Faroek Ishak menyampaikan paparan pada forum public hearing RUU HKPD.(masdiansyah/humasprov kaltim)

 

Public Hearing RUU HKPD. Awang: Kaltim Tuntut Keadilan Pusat

 

SAMARINDA – Pemprov Kaltim bersama seluruh komponen masyarakat Kaltim berjuang menuntut keadilan, khususnya besaran dana bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA) terkait dengan Rancangan Undang Undang (RUU) Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Sehubungan dengan itu, Gerakan Perjuangan Rakyat Kalimantan Timur (GPRKT) menggelar public hearing (uji publik) tentang usulan revisi RUU HKPD di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (21/9).

 

Uji publik terkait usulan revisiRUU ini menghadirkan tiga pembicara dari akademisi Universitas Mulawarman yakni Dr Aji Sofyan Effendi (pakar ekonomi), Dr Muhammad Muhdan (pakar hukum) dan Dr Bernalius Saragih (pakar lingkungan hidup dan sosial). Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak sangat mendukung uji publik usulan revisi RUU HKPD sebagai bagian memberikan masukan yang objektif dan provorsional bagi lembaga legislatif (DPR-RI).

 

"Kita semua berharap DPR-RI selaku penyusun dan pengesah UU bisa melihat secara objektif dan provorsional terhadap Kaltim," katanya. Awang menjelaskan selama bertahun-tahun Kaltim ini sejak jaman kerajaan hingga kemerdekaan selalu berkontribusi untuk Indonesia. Kekayaansumber daya alam yang Benua Etam miliki sepenuhnya untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Tapi mulai era booming kayu hingga eksploitasi minyak dan gas bumi serta batubara ini hasilnya untuk pembangunan khususnya infrastruktur masih minim.

 

Karenanya, Kaltim pernah berjuang secara konstitusional di Mahkamah Konstitusi (MK) agar merevisi UU yang mengatur tentang keuangan daerah yang dirasa tidak adil namun mengalami kekalahan sebab salah alamat. Oleh sebab itu lanjutnya, perjuangan Kaltim secara konstitusional tetap dilakukan tapi ke lembaga legislatif atau DPR-RI. "Perjuangan kita bukan hanya untuk Kaltim tetapi semua daerah penghasil. Apalagi kita juga daerah pengolah tentu wakil rakyat di DPR-RI bisa lebih objektif memberikan pertimbangan dan keputusan. Paling tidak ada masukan di pasal dalam UU HKPD khusus bagi daerah penghasil sekaligus pengolah," tegasnya.

 

Awang Faroek menambahkan Kaltim tidak ingin berjuang seperti Aceh dengan GAM atau Papua dengan Bintang Kejoranya. "Kita tetap berjuang secara konstitusional tidak dengan cara anarkhis ataupun kekerasan tapi cara yang bijak dan bermartabat yakni melalui lembaga legislatif," ungkapnya. Hadir Ketua Umum GPRKT H Djafar Siddiq, Danrem 091 ASN Brigjen TNI Irham Waroihan, Ketua Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kaltim HM Yos Soetomo dan pejabat Polda Kaltim Kombes Pol Widar.(yans/sul/ri/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation