Pusat Harus Perhatikan Kalimantan

 

Kepala Daerah se-Kalimantan Usul Rp59,12 Triliun untuk APBN 2015

 

SAMARINDA - Awal November lalu, Ketua Forum Kerjasama Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK), yang juga gubernur Kaltim, Dr H Awang Faroek Ishak menyampaikan usulan lima gubernur se-Kalimantan kepada pemerintahan baru pimpinan Jokowi - JK agar tidak menjadikan Pulau Kalimantan hanya sebagai tempat mengeruk sumber daya alam (SDA) tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Kalimantan. 

"SDA Kalimantan tidak boleh lagi hanya dikeruk, tapi tidak memberi dampak signifikan untuk kesejahteraan rakyat Kalimantan," tegas Awang Faroek didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi, belum lama ini.

Para kepala daerah di Pulau Kalimantan juga mengusulkan penuntasan pembangunan konektivitas, ketahanan energi dan ketahanan pangan. Nominal yang disampaikan mencapai Rp59,12 triliun.

Usulan tersebut diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp17,04 triliun, Kementerian Perhubungan Rp6,56 triliun, Kementerian ESDM Rp10,44 triliun dan Kementerian Pertanian Rp14,87 triliun. Diharapkan usulan tersebut dapat ditampung dalam APBN 2015.

Kemudian untuk percepatan penyelesaian RTRW bagi provinsi di Pulau Kalimantan yang belum selesai akan diselesaikan dengan menggunakan prosedur satu pintu melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI.

Selain itu, untuk mengatasi permasalahan penguasaan lahan di kawasan hutan oleh masyarakat, misal untuk diterbitkan sertifikat tanah di kawasan hutan bagi masyarakat dapat mempergunakan landasan hukum Peraturan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan kepala BPN tentang cara penyelesaian penguasaan tanah yang berada dalam kawasan hutan. Untuk hal ini diperlukan kesiapan masing-masing pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memanfaatkan keputusan bersama ini.

Kemudian, untuk mendukung ketahanan pangan pemerintah akan membangun jaringan irigasi seluas 1 juta ha dan rehabilitasi waduk dan bendungan. Namun harus dipastikan Pulau Kalimantan mendapatkan bagian dari rencana pembangunan jaringan irigasi tersebut. (tim humasprov/hmsprov)

//Foto: BERSAMA PRESIDEN. Para Gubernur se-Kalimantan dan peserta pertemuan Forum Kerjasama Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) bersama Presiden joao Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak (depan keempat dari kanan, di belakangnya Plt Sekprov Dr H Rusmadi MS.

Berita Terkait
Government Public Relation