Rakyat Kaltim Jangan Tergantung Beras

Rakyat Kaltim Jangan Tergantung Beras

 

SAMARINDA - Persediaan beras Kaltim masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah, khususnya Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Meski berbagai program  terus dilakukan produksi beras lokal Kaltim belum mampu memenuhi kebutuhan beras masyarakat di daerah ini.

Menyikapi kenyataan tersebut, diharapkan rakyat Kaltim tidak lagi bergantung hanya pada komoditi beras, tetapi bisa memanfaatkan komoditi lain, berupa ubi kayu atau singkong, jagung, kedelai dan jelai.

“Kabupaten Kutai Kartanegara dan Paser misalnya sudah menjadi lumbung padi bagi Kaltim. Namun tetap saja, produksinya tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Kaltim. Karena itu, sangat tepat jika masyarakat mencoba mengonsumsi komoditi pangan lain, antara lain singkong, jagung dan kedelai,” kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setprov Kaltim M Sa’bani ketika membuka seminar membangun ketahanan pangan berbasis pangan lokal di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (11/6).

Menurut Sa'bani, program ketahanan pangan di Kaltim mulai agresif dilakukan setelah penyelenggaraan Pekan Nasional (Penas) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) 2011. Produksi beras maupun tanaman pangan terus dipacu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kekurangan beras di daerah ini.

Dia menambahkan, rumitnya upaya peningkatan produksi beras di Kaltim dan tidak jarang dihadapi petani adalah terbatasnya akses infrastruktur.  Hal inilah yang menyebabkan tidak sedikit petani beralih ke profesi lain.

“Kaltim kaya dengan sumber daya batu bara yang melimpah. Sehingga terjadi alih fungsi lahan pertanian ke tambang batu bara. Hal ini harus menjadi perhatian Pemprov Kaltim agar ketahanan pangan dapat diwujudkan," kata Sa'bani.

Selain itu, Gubernur Awang Faroek Ishak pun telah menegaskan pemberlakuan moratorium pertambangan batu bara. Tidak ada izin usaha pertambangan baru. Izin hanya diberikan untuk meningkatkan produksi pangan rakyat, salah satunya komoditi singkong gajah.

Permasalahan pangan, lanjut dia, bukan hanya karena kendala penyaluran pupuk maupun benih, tetapi masalah infrastruktur serta permodalan.  Pemprov pun terus berupaya meningkatkan ketersedian pangan daerah, diantaranya dengan pembinaan dan bantuan sarana produksi yang memadai.

“Dukungan pemerintah saja pasti tidak cukup. Jadi, perlu adanya dukungan semua pihak dan investor melalui kerjasama kelompok tani,” jelasnya.

Kebijakan lain yang ditempuh Pemprov Kaltim melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim dengan program kredit pangan sejahtera dan kredit keramba sejahtera.

“Program ini dihadirkan untuk membantu masyarakat yang berusaha di sektor pangan. Mereka bisa mengakses permodalan melalui bank daerah,” jelasnya.

Hadir dalam seminar tersebut Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail sekaligus berbagi pengalaman terkait kebijakan ketahanan pangan di daerahnya. Sementara dari unsur Pemprov Kaltim nampak hadir Kepala BKPP Kaltim Fuad Asaddin. (jay/sul/es/hmsprov)

///FOTO : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setprov Kaltim M Sa’bani (kiri) memberikan cendera mata kepada Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail.(norjaya/humasprov)

Berita Terkait