Samakan Persepsi Wujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Silatda dan Rakor Tim Terpadu PGKD se-Kaltim dan Kaltara

SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP berharap persamaan persepsi antara aparatur pemerintah dan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Daerah (PGKD) se-Kaltim dan Kaltara maupun para pihak terkait yang membidangi masalah keamanan dan ketertiban dalam masyarakat (Kamtibmas) dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hal ini disampaikan Mukmin Faisyal ketika menghadiri Silaturrahmi Daerah (Silatda) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Terpadu PGKD di Pendopo Lamin Etam, Rabu malam (29/10). Dia berharap koordinasi ini akan memantapkan kondusifitas daerah, serta kelancaran jalannya pembangunan.

”Perlu kesamaan persepsi diantara kita semua. Kita bisa saling berbagai informasi dan saran, serta memperkuat hubungan, baik horisontal maupun vertikal menyangkut berbagai hal dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat,” kata Mukmin Faisyal di hadapan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak dan anggota Tim Terpadu PGKD Kaltim dan Kaltara.

Menurut dia, tugas Tim Terpadu PGKD maupun para pejabat dan aparatur pemerintah di provinsi dan kabupaten/kota yang terkait dengan bidang tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, dihadapkan pada tugas, tanggung jawab dan tantangan yang semakin berat, seiring dengan kian meningkatnya dinamika kehidupan di dalam masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang sering bersinggungan dengan masalah politik.

Untuk itu, Tim Terpadu PGKD dan semua pihak terkait dalam penanganan kamtibmas harus terus berupaya meningkatkan SDM, pengetahuan dan wawasan yang luas terhadap permasalahan yang ada.

“Semua harus dapat menunjukkan jati diri yang sebenarnya, berwibawa dan dapat dipercaya oleh masyarakat, utamanya dalam mendorong tegaknya disiplin, pengayom dan pendorong bagi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat,” jelasnya.

Apalagi, lanjut dia, tugas dan tanggung jawab cukup berat baru saja dilaksanakan dengan baik berkat kinerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi dan FKPD Kabupaten/Kota beserta seluruh forum bentukan pemerintah dan elemen masyarakat, yaitu suksesnya penyelenggaraan Pemilu Legislatif DPD-RI, DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 9 April 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014. 

Meski demikian, masyarakat maupun tim terpadu serta aparatur pemerintah di daerah tidak bisa menutup mata jika ada tanggapan yang bernada menolak dan mencemooh, yang mendukung maupun yang bersikap netral. 

Kondisi ini bukan mustahil juga berdampak pada daerah hingga menimbulkan kerawanan politik dan kondusifitas daerah. Untuk itu, Mukmin mengajak Tim Terpadu PGKD dan para pihak terkait dalam penanganan kamtibmas agar senantiasa siap siaga dan menjadi bagian terdepan dalam menyokong stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. 

“Kita juga harus dapat bertindak tegas dan proaktif mengantisipasi terjadinya konflik. Penyelesaian masalah-masalah yang muncul harus dilakukan secara cepat dan tegas, sehingga tidak memicu aksi-aksi serupa di daerah lain,” tegas Mukmin.

Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono mengatakan dalam penanganan kasus-kasus keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, tentunya tidak boleh berpihak pada pihak-pihak tertentu, agar tidak mencederai rasa keadilan. Akan lebih baik langkah preventif didahulukan sehingga konflik tidak muncul ke permukaan, sebab jika sampai muncul ke permukaan menjadi konflik fisik maka akan sangat sulit dipadamkan. 

“Konflik dan pertikaian yang pernah terjadi saya harapkan agar tidak terulang,” jelasnya. 

Sementara Kapolda Kaltim Irjen (Pol) Andayono berharap Kaltim dapat menjadi daerah yang senantiasa aman dan damai, serta menjadi kebanggaan bersama, sehingga aparatur pemerintah dan TNI serta Polri bisa bekerja maksimal menjaga keamanan daerah ini. 

“Kami berharap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing di lapangan, semua pihak dapat berkoordinasi dan menjalin kerjasama yang baik dengan para pihak terkait di dalam masyarakat. Hal ini sangat penting, agar jika ditemukan masalah atau kendala di lapangan, akan dapat teratasi dan dipecahkan permasalahannya dengan sebaik-baiknya,” jelas Andayono.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Amri Sata mengatakan mewujudkan kondusifitas di daerah, Kejaksaaan Tinggi Kaltim terus berupaya meningkatkan penegakan hukum yang professional, sehingga mampu mendukung pemerintah daerah dalam menyukseskan program pembangunan.

“Kami berharap aparatur pemerintah di daerah maupun warga dapat memberikan informasi dan data yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan hukum yang tengah diupayakan segenap jajaran Kejaksaan di Indonesia, terutama di Kaltim. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi mewujudkan visi kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dalam negara hukum berdasarkan Pancasila,” jelasnya. (jay/sul/hmsprov)

Foto : Gubernur Awang Faroek Ishak (lima dari kanan) dan Wagub Mukmin Faisyal (tiga dari kanan) bersama Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono dan Kapolda Kaltim Irjen (Pol) Andayono, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kaltim pada Silatda Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan (PGKD). (norjaya/humasprov)

 

Berita Terkait