Sembilan Daerah di Kaltim Pemilukada Serentak Akhir Tahun Ini

Sembilan Daerah di Kaltim Pemilukada Serentak Akhir Tahun Ini

SAMARINDA – Pelaksana Tugas Sekprov Kaltim H Rusmadi mengatakan, 2015 merupakan tahun politik bagi Kaltim, jika tidak ada perubahan pada 16 Desember mendatang akan digelar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara serentak dan di Kaltim ada sembilan daerah.

"Ada  sembilan kabupaten dan kota di Kaltim yang akan melaksanakan Pemilukada serentak. Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun ini ada lima,  yaitu Kota Samarinda, Kabupaten Berau, Paser dan Mahakam Ulu,"  kata Rusmadi saat memberi arahan pada apel gabungan  di halaman Kantor Gubenur Kaltim, Selasa (17/3).

Selain itu lanjut Rusmadi,  ada empat kepala daerah  yang berakhir masa jabatan pada semester pertama 2016 yaitu Kota Bontang,  Balikpapan, Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Timur. Sesuai aturan Pemilukada akan dilaksanakan serentak.

"Gubernur Kaltim sudah mengambil kebijakan bahwa pejabat bupati dan walikota yang habis masa jabatannya, akan diganti oleh   penjabat  yang akan ditunjuk dari  lingkungan Pemprov Kaltim," kata Rusmadi.

Ditambahkan,  dengan penunjukan penjabat  kepala daerah di kabupaten  dan kota, diharapkan tidak    mengganggu jalannya roda pemerintahan. Bagaimanapun ini adalah kebijakan negara yang harus dilaksanakan dan memerlukan perhatian serta keseriusan untuk tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

"Kita berdoa, semoga tugas-tugas kita  di dalam  penyelenggaraan pemerintahan  bisa berjalan lebih baik, sehingga daerah ini tetap kondusif," ujarnya.

Menurut Rusmadi, kebersamaan dan sifat toleransi serta netralitas PNS yang selama ini sudah terjalin dan terbangun baik hendaknya terus dijaga, bahkan ditingkatkan. Perbedaan pendapat dan pilihan, diharapkan  tidak membuat PNS mudah berselisih paham.

"Kita sudah berhasil membangun semangat kebersamaan dan toleransi yang baik. Ini harus kita teruskan. Hindari melakukan hal-hal yang kontraproduktif,” tegas Rusmadi.  Ditambahkan Rusmadi, sepantasnya, PNS selaku aparatur pemerintah dan pelayan masyarakat harus memberikan pelayanan terbaik, tidak justru 'berkelahi' hanya karena urusan Pemilukada.

Demokrasi,  lanjut Rusmadi adalah bagaimana masing-masing pihak saling menghargai perbedaan pendapat dan pandangan untuk membangun kebersamaan. Bukan sebaliknya menjadikan perbedaan menjadi dasar perselisihan.  Diakuinya, selama ini masyarakat Kaltim telah teruji dan mampu membuktikan terhadap penyelenggaraan demokrasi dengan cara-cara dewasa dalam kondisi baik, sukses serta aman dan damai.

"Sekali lagi diminta,  jangan merespon isu  yang justru mengganggu kinerja, pusatkan perhatian dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan  pemerintahan di Kaltim bisa berjalan baik.  Tetap jaga solidaritas, kondusifitas, persatuan dan kesatuan," harap Rusmadi. (mar/sul/es/hmsprov).

///FOTO : H Rusmadi

 

Berita Terkait
Government Public Relation