Sosialisasi Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

SAMARINDA - Guna memberikan pemahaman dan pengetahuan  kepada aparatur pemerintahan khususnya di jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)  tentang Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai sarana penilaian kinerja demokrasi, Badan Kesbangpol Kaltim melaksanakan sosialisasi penyusunan  IDI. 

Kepala Kesbangpol  Kaltim Yudha Pranoto mengatakan IDI merupakan sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi pada level provinsi dan memperoleh gambaran tingkat perkembangan demokrasi antarprovinsi. Melalui IDI, keadaan demokrasi di masing-masing provinsi di Indonesia dapat digambarkan secara jelas. Misalnya pada indikator dimana sebuah provinsi berada  pada tingkat kondisi yang baik, sedang, atau buruk.

"Dengan gambaran tersebut, pemerintahan pusat atau provinsi  juga dapat memberikan prioritas  pembangunan politik menurut indikator  tertentu yang dianggap perlu, karena indeksnya dinilai baik atau sebaliknya. Kemudian, indikator mana saja yang perlu karena mendapatkan indeks tinggi," kata Yudha Pranoto mewakli Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak pada acara pembukaan sosialisasi penyusunan IDI bagi aparatur Badan Kesbangpol se-Kaltim yang berlangsung di Ruang Bina Bangsa Badan Kesbangpol Kaltim, Kamis (28/7).

Dikatakan, saat ini pengukuran IDI masih sebatas dipahami dan seolah-olah hanya untuk kepentingan urusan  politik, pemerintah, hukum dan hak asasi manusia. Sementara itu organisasi perangkat daerah lainnya yang termasuk rumpun  ekonomi dan sosial kurang mendapatkan pemahaman dan pengertian akan keterkaitan hasil pengukuran IDI. 

"Karena itu ke depannya, perhitungan IDI  harus  bisa  dielaborasi dengan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan di sektor ekonomi dan sosial secara terintegrasi dan berkesinambungan," kata Yudha. (mar/sul/es/humasprov)

Berita Terkait