Tahun Depan Harus Lelang Dini, Serapan DAK Infrastruktur Masih Rendah


 

BALIKPAPAN – Jelang akhir tahun 2016 ini serapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang infrastruktur masih sangat rendah. Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Prof. Marlon Ivanhoe Aipassa menyebutkan, pemicu rendahnya serapan DAK tersebut diantaranya adalah lambannya proses administrasi dan tumpang tindih sejumlah aturan hingga membuat keragu-raguan pelaksana kegiatan.

“Tahun ini kita sudah tidak punya cukup waktu untuk mendorong peningkatan serapan DAK bidang infrastruktur. Sebab itu, tahun depan kita harus lebih baik. Kita harus  bergerak cepat untuk melakukan pelelangan dini, seperti disarankan Bu Sekjen (Prof. Anita Firmanti Eko Susetyowati) tadi” kata   Marlon usai mewakili Gubernur Kaltim Dr H Faroek Ishak pada Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Konsultasi Program Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur 2017, di Balikpapan, Rabu (16/11).

Hingga Rabu kemarin, realisasi DAK fisik untuk infrastruktur jalan mencapai 81,31 persen dengan realiasasi keuangan mencapai 54,72 persen atau sekitar Rp471 miliar, infrastruktur irigasi realisasi fisik mencapai 72,1 persen sedangkan realisasi keuangan  sekitar 56,1 persen atau sekitar Rp61 miliar.

Infrastruktur air minum realisasi fisik mencapai 64,89 persen sementara realisasi keuangannya hanya sekitar 34,94 persen. Sedangkan untuk infrastruktur sanitasi menjadi yang terendah dengan realisasi fisik hanya 6,19 persen dan realisasi keuangan 5,17 persen.

Sedangkan tahun ini, Kaltim tidak mendapatkan DAK untuk infrastruktur perumahan. Data-data tersebut berdasarkan update data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hingga Rabu, 16 Nopember 2016 pukul 11.30 Wita kemarin. Angka tersebut sangat mungkin akan terus berubah.

“Mekanisme penjadualan, pencairan dan sebagainya harus kita perbaiki. Pedoman yang seringkali multi tafsir harus jelas dulu. Deregulasi memang harus banyak dilakukan, selain perlindungan juga bagi para pelaksana kegiatan agar mereka tidak ragu-ragu dalam bekerja. Kalau itu dipenuhi, kita optimis serapan tahun depan akan lebih baik dengan lelang dini,” tambahnya.

Sementara Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Prof. Anita Firmanti Eko Susetyowati mengakui lambannya serapan DAK ini karena permasalahan administrasi dan banyaknya tumpang tindih aturan.

Meski demikian, Anita Firmanti mengingatkan agar serapan anggaran hingga akhir tahun nanti bisa terus ditingkatkan, meski diakuinya permasalahan juga masih banyak dihadapi oleh daerah. “Waktu kita kurang dari satu setengah bulan. Segera selesaikan proses-proses administrasi, tingkatkan capaian fisik dan realisasi keuangannya, namun harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sekali lagi hati-hati yang bapak dan ibu,” kata Anita Firmanti.

Dia juga meminta agar sinergi bisa terus dilakukan diantara kementerian terkait. Missal Kementerian Perhubungan sudah membangun pelabuhan, maka Kementerian PUPR mendukungnya dengan menyiapkan akses jalan yang baik.

“Kalau sinergi itu dibangun dengan baik, maka daya saing daerah dan daya saing nasional kita akan semakin baik,” tegasnya.

Pejabat asal Jawa Timur ini juga memberi catatan penting bahwa pemerintah pusat akan memberikan perhatian besar untuk pembangunan infrastruktur di kawasan-kawasan perbatasan. “Kita akan berikan prioritas untuk daerah perbatasan karena itu adalah etalase negeri ini. Kalimantan juga punya perbatasan dan itu akan kami perhatikan,” tegas Anita Firmanti. (sul/es/humasprov)

Berita Terkait