Kalimantan Timur
Terima dan Beri Informasi Jujur


SAMARINDA – Memasuki hari kesembilas dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) pada Mei ini berjalan baik dan tidak mengalami kendala yang cukup berarti. SE2016 merupakan kegiatan nasional yang dilakukan pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) di masing-masing daerah, termasuk sepuluh kabupaten dan kota di Kaltim.

Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak kembali mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik dan menyampaikan informasi terkait usahanya secara jujur.

“Terimalah petugas sensus dan berikanlah jawaban sejujurnya. Kerahasiaan data dijamin negara dan tidak dipungut biaya alias gratis. Sensus tidak berkaitan dengan pajak,” katanya.

Informasi yang disampaikan masyarakat menurut dia, sangat penting. Utamanya, menjadi acuan dan dasar  bagi pemerintah untuk membuat kebijakan ekonomi negara kedepannya.

Sementara itu Kepala BPS Kaltim Muhammad Habibullah mengemukakan hasil selama delapan belas hari pencacahan untuk capaian pendataan petugas relatif menggembirakan dan lancar.

Dia menyebutkan persentase pendataan per kabupaten dan kota bervariasi. Tertinggi adalah Kabupaten Kutai Barat mencapai 70,83 persen dan jumlah keseluruhan usaha yang terdata di Kaltim sekitar 123.382 unit.

“Sementara Kalimantan Utara capaian hasil pendataan tertinggi adalah Kabupaten Tana Tidung mencapai 72,97 persen dengan total usaha se-Kaltara sebanyak 27.934 unit,” sebutnya.

Habibullah menjelaskan kendala yang dihadapi selain faktor geografis bagi daerah sulit seperti daerah pedalaman dan perbatasan juga beberapa faktor responden.

Faktor kesulitan di daerah perbatasan seperti Kabupaten Malinau di Kecamatan Bahau Ulu dan  Pujungan carter pesawat MAF hingga Rp6 – Rp10 Juta sekali terbang per orang. Belum lagi menuju desa-desa harus carter spedboat dengan kisaran biaya Rp3 - Rp4 juta sekali jalan.

Sementara masalah responden ada yang enggan menerima petugas dan memberikan jawaban ragu-ragu (takut-takut). Responden tidak mau didata usahanya karena takut pajak.

“Termasuk isian yang belum lengkap karena usaha responden tidak memiliki catatan keuangan sehingga meragukan isian pendapatan dan pengeluaran,” ungkapnya. (yans/humasprov

Berita Terkait