Menko Perekonomian: Utang untuk Kaltim Akan Diselesaikan Tahun Ini
BALIKPAPAN – Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa, mengungkapkan Kaltim merupakan provinsi dengan geliat pembangunan luar biasa. Dia menilai hampir semua sektor pembangunan berkembang cukup pesat didukung dengan sinergi program pemerintah pusat dan daerah yang baik.
“Kaltim ini sudah luar biasa. Sudah harus bersyukur, pelabuhan kita bangun, Bandara juga, semua ada dalam proyek MP3EI. Hutang saya yang terbesar adalah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Maloy tahun ini,” ucap Hatta usai menyampaikan paparan dalam Rakernas IV Asosiasi Bappeda Provinsi Se-Indonesia, di Balikpapan, Rabu (27/2).
Menurut dia, ada tiga kawasan yang terintegrasi dalam satu KEK di Maloy. Dia meyakini jika itu dibangun, didukung dengan sumber daya yang ada di Kalimantan yang berbasis oleochemical dan pertanian, Maloy Trans Kalimantan Economic Zone (MTKEZ) seperti yang diusulkan Gubernur Kaltim akan menjadi kawasan yang sangat diminati.
“Utang untuk Kaltim itu akan saya selesaikan tahun ini,” tegas Hatta.
Terkait dengan pembiayaan pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, menurut dia, ada pola penugasan bagi BUMN untuk melakukan pembiayaan pada proyek-proyek yang dianggap prioritas karena bisa meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu juga karena swasta tidak berminat dan APBN tidak ada dana.
Diterangkannya, swasta tidak berminat karena secara komersial belum memenuhi internal rate of return (IRR) dari perusahaan, sehingga pemerintah perlu memberikan penugasan kepada BUMN untuk membangun proyek prioritas itu.
“Penugasan ini penting karena BUMN milik negara. Negara tidak hanya melihat komersialnya saja tetapi melihat dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian daerah. Terkait Jalan Tol Samarinda-Balikpapan, Pak Gubernur sudah mengalokasikan dana dan nanti sebagian lagi BUMN yang melanjutkannya,” terangnya.
Terkait dengan kemampuan dan kesanggupan pendanaan dari BUMN, Hatta menjelaskan BUMN di Indonesia memiliki aset sekitar Rp3.000 triliun dan belanjanya sama dengan APBN yakni sekitar Rp1.600 triliun. Sehingga BUMN memiliki kemampuan untuk merefund (mendukung pembiayaan) dan BUMN dapat membentuk konsorsium. Konsorsium BUMN ini akan melakukan sinergi untuk menyiapkan pembiayaan secara bersama.
“Sekarang kita harus jeli, jangan terlalu terfokus pada APBN, bangun jalan APBN, bangun bandara APBN, hutang lagi. Banyak pola-pola pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk membangun daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak, menyambut baik penegasan Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
Diungkapkannya, Menteri BUMN Dahlan Iskan telah memerintahkan PT Jasa Marga untuk terlibat dalam pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda.
“Dua minggu lalu saya bertemu Pak Dahlan, dan dipastikan PT Jasa Marga yang melanjutkan pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Hasil penelitian sudah ada, kita sudah alokasikan dua triliun untuk pembangunan jalan tol termasuk untuk pembebasan tanah, Jasa Marga itulah yang nanti melanjutkannya,” ucapnya. (her/hmsprov).
//// Foto : Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa (kanan) berbincang dengan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak (tengah) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana (kiri).(heru/humasprov kaltim)
28 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
18 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
25 April 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
29 April 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
05 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
19 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
08 Desember 2019 Jam 23:01:03
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
07 Desember 2019 Jam 22:45:50
Statistik
07 Desember 2019 Jam 22:44:08
Even Olahraga
07 Desember 2019 Jam 22:43:00
Kegiatan Silaturahmi
07 Desember 2019 Jam 22:41:58
Pendidikan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
25 Oktober 2017 Jam 13:13:24
Ketetapan Pemerintah
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
10 September 2019 Jam 23:52:25
Lingkungan Hidup
29 Januari 2018 Jam 18:56:56
Program Pemerintah
25 Januari 2017 Jam 00:00:00
Pendidikan
23 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
04 April 2016 Jam 00:00:00
Kebudayaan dan Pariwisata