Tim Kajida Wantannas Kunjungi Kaltim

Kunjungan Tim Kajian Daerah (Kajida) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) (seno/humasprovkaltim)

SAMARINDA - Dalam melaksanakan pengkajian daerah melalui pengumpulan informasi atau data-data terkait permasalahan di daerah secara detail dan komprehensif, Tim Kajian Daerah (Kajida) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) kunjungi Kaltim.

Rombongan Tim Kajida Wantannas yang dipimpin Deputi Pengembangan Setjen Wantannas Marsda TNI Dr Sungkono, diterima Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim Muhammad Sa'bani, di Ruang Tepian 2 Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (10/4/2019).

Sa'bani memaparkan keberadaan Kaltim yang terdiri tujuh kabupaten dan tiga kota, Kaltim dianugerahi sumber daya alam (SDA) yang melimpah, tersebar di beberapa kabupaten dan kota.

Seperti potensi batubara, minyak dan gas, termasuk potensi di sektor perkebunan. Dari potensi SDA tersebut telah menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan Kaltim. "SDA dan pajak kendaraan bermotor menjadi penopang devisa negara termasuk pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga berdampak pada peningkatan roda perekonomian dan pembangunan di Kaltim" kata Sa'bani.

Sementara Sungkono menjelaskan tugas Tim Kajida Wantannas yakni melaksanakan pengkajian daerah melalui pengumpulan informasi dan data permasalahan di daerah sasaran secara detail dan komperehensif. Baik dari pejabat daerah maupun berbagai elemen masyarakat setempat.

"Tujuan kajian untuk pendalaman dan analisis terhadap permasalahan guna menyusun rekomendasi sebagai bahan masukan kepada Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional untuk menentukan kebijakan lebih lanjut," kata Sungkono.

Kajida, lanjut Sungkono, dilaksanakan 8-12 April untuk Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang. Permasalahan yang didalami meliputi kerusakan lingkungan pada bekas tambang batubara, pencemaran lingkungan pada daerah aliran sungai dari pertambangan dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial budaya.

Sungkono meminta perlunya peningkatan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk dukungan seluruh pemangku kepentingan. Tidak terkecuali peran swasta ikut menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat sehingga tetap tercipta kondusifitas daerah.(mar/her/yans/humasprovkaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation