Untuk Memajukan Kaltara

Pangdam Salut Komitmen Gubernur

TARAKAN – Pujian disampaikan Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Dicky Wainal Usman terhadap koordinasi dan sinergi yang dilakukan Pemprov Kaltim dan Kaltara, termasuk komitmen untuk membantu provinsi pemekaran selama masa transisi. Menurut Pangdam, sinergi seperti ditunjukkan kedua provinsi ini sangat sulit didapatkan di provinsi lain di Indonesia.

 “Di daerah lain, daerah-daerah yang berpisah itu biasanya bermusuhan. Tapi di Kaltim kondisinya tidak seperti itu. Sangat berbeda, sangat bagus dan sangat kompak,” puji Pangdam saat menjadi pembicara pada Rapat Kerja Bupati dan Walikota Se-Kaltara di Tarakan, Rabu (19/2).

Dia pun memuji komitmen Gubernur Awang Faroek Ishak untuk terus memberikan bantuan dana pembangunan dan bantuan program pembangunan di provinsi pemekaran tersebut. Komitmen itu menunjukkan bahwa Gubernur Awang Faroek hanya menempatkan satu kepentingan dalam dukungan pemekaran wilayah, yakni kepentingan rakyat.

Jika gubernur tidak mendukung pemekaran wilayah yang sangat diharapkan untuk percepatan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik, maka sangat mungkin provinsi induk tidak memberikan dukungan dana dan program pembangunan yang signifikan untuk provinsi pemekaran. Dan itu tidak terjadi di Kaltim. dalam dua tahun Pemprov Kaltim akan memberikan dana bantuan hibah Rp250 miliar per tahun. selain itu, Pemprov Kaltim juga akan melanjutkan program strategis kontrak tahun jamak dan masih menambahnya dengan bantuan program pembangunan melalui APBD Kaltim.

 “Ibaratnya, provinsi induk tetap memberikan ASI (air susu ibu) untuk  provinsi pemekaran selama  dua tahun. Kalau gizinya cukup, anaknya pasti gemuk nanti,” ujar Pangdam mencoba member analogi.

Meski begitu, Pangdam mengingatkan agar sinergi yang baik ini hendaknya bisa terus dijaga agar pembangunan yang dilaksanakan muaranya benar-benar untuk kesejahteraan rakyat. Untuk pembangunan perbatasan, Pangdam juga mengingatkan agar dilakukan secara terintegrasi untuk kepentingan pertahanan Negara.

 “Ini penting saya ingatkan. Membangun perbatasan harus dilakukan secara bersama-sama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Program antardaerah maupun dengan pemerintah pusat harus sejalan. Pembangunan juga harus menyentuh persoalan kemiskinan di perbatasan, agar masyarakat kita bisa lebih bermartabat dalam pergaulan dengan warga Negara tetangga,” tegas Pangdam.  (sul/hmsprov)

//Foto: Dicky Wainal Usman

Berita Terkait
Government Public Relation