Wagub Ajak Warga Kaltim Cegah HIV/AIDS Secara Bersama

Wagub Ajak Warga Kaltim  Cegah HIV/AIDS Secara Bersama

 

BALIKPAPAN – Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi kian meluasnya penyebaran HIV/AIDS di Kaltim.   Penyebaran virus penyakit yang hingga kini belum ditemukan obat penawarnya itu harus dipersempit dengan memperluas sosialisasi bahaya HIV/AIDS kepada masyarakat.  Integrasi program di antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) provinsi dan pemerintah kabupaten/kota pun harus diperkuat dengan dukungan swasta.

                “Mencegah meluasnya HIV/AIDS ini tidak bisa hanya sambil lalu. Perlu perhatian khusus. Perlu kerja keras dan kepedulian semua pihak untuk mencegah meluasnya penyebaran HIV/AIDS ini. Sebab itu, saya  mengajak pemerintah kabupaten dan kota agar lebih bersungguh-sungguh memberi perhatian, termasuk mengalokasikan anggaran yang layak untuk mendukung kelancaran program ini,” tegas Wakil Gubernur HM Mukmin Faisyal HP saat membuka Sosialisasi Penguatan Kelembagaaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Daerah, di Balikpapan, Senin (19/10).

              Sosialisasi tentang bahaya HIV/AIDS ini kata Wagub Mukmin Faisyal, harus  diperluas agar  lebih banyak menyentuh para orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lainnya.

Sebaran informasi ini pun sangat diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat, sehingga mereka bisa lebih waspada dan secara dini dapat melakukan antisipasi terhadap kemungkinan meluasnya penyebaran HIV/AIDS ini , utamanya di lingkungan keluarga.

Diakui Wagub, tugas mencegah penyebaran HIV/AIDS ini memang tidak mudah dalam era yang kian terbuka saat ini.  Kemajuan teknologi informasi, perubahan gaya hidup yang semakin bebas,  merosotnya tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat serta  merebaknya penyalahgunaan narkoba di semua tingkatan masyarakat adalah beragam tantangan nyata  yang harus dihadapi.

                Apalagi berdasarkan hasil sero survey Dinas Kesehatan Kaltim dan laporan VC+CST dari Samarinda, Balikpapan dan Tarakan, sejak 1993 hingga 30 Juni 2015, di Kaltim telah ditemukan sebanyak 3.746 pengidap HIV dan 980 pengidap AIDS dan 437 diantaranya telah meninggal dunia.

Pengidap HIV/AIDS pun beraneka ragam, mulai dari swasta, orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, wanita pekerja seks (WPS), pegawai negeri sipil (PNS), petani, pegawai salon, mahasiswa, anak buah kapal (ABK), sopir, pegawai bank, bahkan anggota TNI dan Polri juga.

Lebih mencengangkan dan harus menjadi perhatian bersama, bahwa pengidap terbanyak kedua setelah kalangan swasta, justru adalah para ibu rumah tangga (IRT). Umumnya, mereka ditulari oleh para suami mereka yang suka ‘jajan’  di luar.

“Diperlukan spirit yang kuat dan kepedulian kita bersama untuk menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman HIV/AIDS ini. Pemerintah dan semua elemen masyarakat harus bersama-sama dalam kerja-kerja sosial ini,” seru Mukmin.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperluas sebaran informasi tentang bahaya AIDS ini adalah dengan ditandatanganinya nota kesepakatan antara Komisi Perlindungan AIDS (KPA) Kaltim dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kaltim. Nota kesepakatan berisi rencana kerjasama KPA dan BPMPD dalam upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS hingga ke desa-desa.  Upaya pencegahan dan sosialisasi bahaya HIV/AIDS ini juga akan melibatkan para camat dan para kepala desa.

                Kepala BPMPD Kaltim HM Jauhar Efendy yang menjadi salah seorang nara sumber dalam sosialisasi tersebut mengatakan, upaya penanggulangan HIV/AIDS ini secara fungsional memang menjadi tanggung jawab instansinya.  Namun diakuinya, sejauh ini dukungan anggaran untuk program ini masih relatif minim.

Menurut mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Kaltim itu, saat ini tingkat pertumbuhan HIV/AIDS, termasuk di Kaltim sangat tinggi. Karena itu, berbagai informasi tentang cara penularan HIV/AIDS dan bagaimana menghadapi orang dengan HIV/AIDS harus lebih banyak diketahui masyarakat.

“Secara fungsional ini juga menjadi tugas BPMPD.  Nah, dengan nota kesepakatan ini,  akan kami perjuangkan agar program ini mendapat dukungan anggaran yang lebih baik. Demi  sukses program ini dukungan anggaran tentu sangat diperlukan. Secara berjenjang hal ini pun harus disosialisasikan ke kabupaten/kota agar mendapat dukungan anggaran yang memadai,” pungkas Jauhar.  (sul/ews/hmsprov).

 

////FOTO : Wakil Gubernur HM Mukmin Faisyal HP menyapa sejumlah peserta Sosialisasi Penguatan Kelembagaaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Daerah.(samsul/humasprov)

 

Berita Terkait
Government Public Relation