Wagub: Kabupaten/Kota Harus Kuatkan Komitmen

Konversi Lahan Ancam Kemandirian Pangan

 

SAMARINDA – Pertumbuhan ekonomi seringkali menimbulkan   konsekuensi bagi daerah. Misalnya, alih  fungsi lahan akibat aktifitas ekonomi tertentu.  Konversi dan alih fungsi lahan pertanian ini tentu saja akan mengancam upaya mewujudkan kemandirian pangan di daerah  ini.

“Kita telah menetapkan program prioritas pembangunan pertanian. Namun, alih fungsi lahan menjadi ancaman, karenanya kabupaten dan kota haruslah menguatkan tekad untuk mempertahankan kawasan pertanian itu,” kata Wakil Gubernur Farid Wadjdy usai membuka Rapat Kerja Teknis Ketahanan Pangan dan Penyuluhan se-Kaltim di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu, Rabu (6/3).

Menurut dia, hingga saat ini tidak kurang dari 4.000 hektar lahan pertanian telah beralih fungsi menjadi kawasan pertambangan dan kegiatan lain. Padahal, Kaltim merupakan daerah yang dipilih untuk pengembangan program kemandirian dan kedaulatan pangan nasional.

Khususnya melalui program rice and food estate di 10 kabupaten di Kaltim dengan luasan areal minimal  200.000 hektar dari potensi 320.000 hektar. Apabila program ini terlaksana dan berhasil maka Kaltim ikut berperan mewujudkan kemandirian pangan.

Selain itu, pemerintah telah menetapkan pencapaian target surplus beras 10 juta ton pada 2014. Maka, program rice and food estate Kaltim sangat berperan dalam upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

“Kebijakan kepala daerah sangat diperlukan guna mempertahankan bahkan mampu meningkatkan kawasan-kawasan pertanian di masing-masing daerah. Kita yakin melalui sektor pertanian maka kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan,” pesan Wagub.

Khusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di pedesaan, maka kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) agar menggalakkan investasi Agroindustri Pangan Berbasis Pangan Lokal.

Misalnya, pengembangan bisnis lokal dan menjalin kemitraan dunia usaha, gerai/outlet pangan lokal, teknologi pengolahan pangan lokal dan peningkatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah.  

Ditambahkannya, Pemprov telah berkomitmen untuk mengembangkan program pertanian ini yang ditunjukkan dengan dukungan ketersediaan alokasi anggaran yang semakin ditingkatkan setiap tahun, termasuk dukungan pengadaan alat maupun sarana dan prasarana pertanian.

Sementara itu, Kepala BKPP Kaltim H Fuad Asadin mengemukakan melalui Rakernis ini pemerintah berupaya mensinkronkan program/kegiatan pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam mewujudkan stabilitas ketahanan pangan dan kemandirian pangan daerah.  

“Pemprov menempatkan ketahanan dan kemandirian pangan sebagai salah satu program prioritas pembangunan daerah. Hal ini didasarkan pada kondisi kerawanan pangan yang bila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerawanan sosial dan berdampak terhadap kehidupan,” ujar Fuad Asadin.

Rakernis Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dilaksanakan selama tiga hari dan ikuti 160 peserta serta menghadirkan nara sumber dari Pengembangan SDM Kementerian Pertanian yakni Slamet Widodo (Koordinator Penyuluh), Akmal Sukri (Koordinator Penyuluh Perikanan) dan Pramono Dwi Susetyo (Kabid Ketenagaan Penyuluh Kehutanan). (yans/hmsprov).

Foto : Wakil Gubernur Farid Wadjdy didampingi Kepala BKPP Kaltim H Fuad Asadin meninjau pameran penganekaragaman pangan yang ditampilkan pada Rapat Kerja Teknis Ketahanan Pangan dan Penyuluhan se-Kaltim.(johan/humasprov kaltm)

Berita Terkait
Government Public Relation