Wagub Minta Tetap Jaga Persatuan Untuk NKRI

Hadi Mulyadi saat menghadiri ramah tamah dan pisah sambut anggota DPRD Kaltim yang baru dilantik periode 2019-2024, dan mantan anggota DPRD Kaltim periode 2014-2019 di Ballrom Hotel Bumi Senyiur Samarinda (seno/humasprovkaltim)

SAMARINDA - Pohon beringin lebat daunnya, buah mangga manis rasanya, kalau ingin Indonesia tetap jaya, jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itulah lirik pantun yang disampaikan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi mengawali sambutannya setiap menghadiri suatu acara sebagai ungkapan untuk tetap menjaga keutuhan NKRI.

Menurut Hadi Mulyadi, terpenting adalah kalau ingin Indonesia jaya, jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dimana negara kesatuan Indonesia terlalu luas untuk dipagari, terlalu banyak suku bangsa dan ada enam agama, termasuk banyak komponen bangsa. Saat ini bangsa Indonesia telah berumur 74 tahun dan tetap berdiri dalam Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI)

"Kita seluruh bangsa Indonesia patut bersyukur. Karena diusianya yang 74 tahun, bangsa dan negara tetap berdiri utuh dalam bingkai NKRI," kata Hadi Mulyadi saat menghadiri ramah tamah dan pisah sambut anggota DPRD Kaltim yang baru dilantik periode 2019-2024, dan mantan anggota DPRD Kaltim periode 2014-2019 di Ballrom Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Senin (2/9/2019).

Walaupun tantangan dan rintangan tidak gampang sebab ada gerakan-gerakan separatis di beberapa daerah bahkan gerakan ingin memerdekakan diri dan memisahkan dari NKRI.

"Jangan pernah ada mimpi negara ini akan bubar. Negara dan bangsa Indonesia harus kita pertahankan sampai akhir kehidupan. Tidak ada alasan untuk membubarkan bangsa yang kita cintai ini," tegas Hadi Mulyadi.

Walaupun kenyataannya, lanjut Hadi, ada beberapa negara lain yang terpecah hanya karena perbedaan agama maupun bahasa. Tapi bangsa Indonesia akan tetap jaya dan tetap menjadi NKRI. Kuncinya adalah tetap menjaga persatuan dan kesatuan, apapun partainya, apapaun agamanya, apapun suku bangsanya. Setelah dilantik resmi anggota DPRD semunya menjadi wakil rakyat Kaltim.

"Tidak boleh ada sekat-sekat diantara kita. Tidak boleh ada perbedaan diantara kita yang bisa membuat komunitas menjadi kacau dan Kaltim sebagai provinsi yang kondusif untuk menjadi ibu kota negara," kata Hadi Mulyadi. (mar/her/yans/humasprov kaltim)

Berita Terkait