KATEGORI: BNN

SAMARINDA - Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) 70 persen merupakan warga binaan kasus narkotika. Diharapkan ada kebijakan politik hukum nasional yang mengatur, sehingga pembinaan pecandu narkotika dapat ditangani dengan baik tanpa harus penuh sesak di lapas maupun ruta....

SAMARINDA – Bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) sangat mengkhawatirkan yang bisa menghancurkan generasi penerus bangsa. Karenanya, Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengajak jajaran Gerakan Anti Narkoba Nasional (GANNAS) aktif memerangi pe....

  SAMARINDA - Sebagai bentuk tanggap darurat narkoba, BNNP Kaltim sebagai lembaga yang dikedepankan dalam penanganan permasalahan narkotika dan prekursor narkotika di daerah, pada 2017 telah melaksanakan berbagai program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narko....

  SAMARINDA - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kaltim terus komitmen untuk memburu jaringan pengedar narkoba di daerah ini. Hal ini sangat beralasan, karena Kaltim merupakan provinsi yang rawan penyalahgunaan narkoba. Karena itu, BNNP mengajak semua pihak, mulai jajaran pemerintaha....

  SAMARINDA - Peran aktif instansi pemerintah dalam upaya program pencegahan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) menjadi sangat penting dan strategis untuk mengatasi permasalahan  penyalahgunaan dan peredaran  narkoba di Kaltim.   K....

  SAMARINDA - Dengan Kemajuan teknologi yang begitu cepat Badan Narkotika Nasional (BNN) mengampanyekan perang melawan narkoba melalui videotron online yang tersebar di 34 provinsi. Hal ini disampaikan Kepala BNNP Kaltim Brigjen Pol Raja Haryono bersama Direktur Desiminasi Informasi BNN RI....

  SAMARINDA - Kaltim menjadi salah satu provinsi yang rawan terhadap peredaran dan penyalagunaan narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya). Dimana hingga saat ini, Benua Etam berada pada posisi ketiga setelah DKI Jakarta dan Sumatera Utara terhadap prevalensi penyalahgunaan barang haram....

Government Public Relation