KATEGORI: EKONOMI DAN PENDAPATAN DAERAH

SAMARINDA - Alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kaltim tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp12 triliun lebih. Kondisi APBD tahun ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang terus mengalami penurunan. "Namun, jika dana APBD dibagi habis dengan jumlah penduduk Kaltim sebanyak 3,5 juta jiwa. Maka, satu orang itu dapatnya tidak lebih Rp3,4 juta per tahun," sebut Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (11/4/20....

SAMARINDA - Dinilai memiliki potensi sumber kelapa sawit yang besar di Indonesia, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Hadi Mulyadi meminta agar dana bagi hasil (DBH) Crude Palm Oil (CPO) bisa masuk dalam Undang-Undang (UU) Perkelapasawitan bahkan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Pasalnya sejak 2009-2014 sudah dibentuk Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim tentang Revisi UU HKPD. Tetapi dari 2014 hingga sekarang di DPR RI Revisi UU HKPD tersebut tidak dibahas.....

SAMARINDA - Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Hadi Mulyadi memohon agar Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa meningkatkan lagi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kaltim agar ditingkatkan. Hadi Mulyadi mengatakan tahun ini pusat memang memberikan DBH, DAU dan DAK mencapai kurang lebih Rp36 triliun ditambah APBD murni dan perubahan Kaltim. "Bantuan itu oleh pemerintah pusat menganggap cukup banyak. Tetapi, menurut kami ....

SAMARINDA - Dalam mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak, Pemerintah Provinsi Kaltim dan kabupaten/kota se-Kaltim telah melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Bankaltimtara terkait penyediaan  alat monitoring transaksi usaha secara online (tapping box). Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi mengharapkan dengan adanya PKS pemasangan Tapping Box, bisa mengurangi potensi kebocoran pajak di beberapa sektor. Sebab alat tersebut berfungsi sebagai perekam s....

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor telah melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan berkeyakinan surat akan ditanggapi atau direspon pemerintah pusat. Surat tersebut terkait pembatasan produksi batu bara di Kaltim tahun 2019 yang hanya maksimal 32 juta metrik ton oleh Kementerian ESDM. Hal ini dikarenakan ijin usaha pertambangan (IUP) tak mampu memenuhi 25 persen kuota Domestic Market Obligation (DMO) yang ditetapkan pusat. Isran ....

SAMARINDA - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Diantaranya, instansi itu melakukan terobosan dan inovasi guna mempermudah pembayaran pajak melalui aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pajak Kendaraan Bermotor (Simpator). "Simpator merupakan terobosan dilakukan untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan di daerah," kata Kepala Bapenda Kaltim Hj Ismiati di Kantor Bapenda, pekan lalu. Disebutkannya....

SAMARINDA - Pemprov Kaltim menuntut agar pemerintah pusat bisa lebih adil dalam memberikan dana perimbangan kepada daerah penghasil seperti Kaltim. Dikarenakan, Benua Etam sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar negara selama ini merasa tidak mendapat pembagian yang adil. "Wajar jika tuntutan itu disampaikan Kaltim ke pemerintah pusat," kata Kepala Bappeda Kaltim H Zairin Zain di Samarinda, Kamis (7/3/2019). Diungkapkannya, Gubernur Isran Noor telah bert....

Government Public Relation