KATEGORI: EKONOMI DAN PENDAPATAN DAERAH

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor mengaku bangga dan berterimakasih kepada seluruh pengusaha di Kaltim, terutama pengusaha yang bergerak dibidang produksi sumber daya alam, baik batu bara, minyak dan gas bumi (Migas).Menurut Isran, para pengusaha telah banyak berjasa bagi bangsa dan negara, terutama rakyat Kaltim."Bayangkan saja, mulai tenaga kerja. Tidak sedikit anak bangsa ini menjadi tenaga kerja perusahaan di daerah. Belum lagi, produksi ....

JAKARTA – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim yang terus meningkat dari tahun ke tahun sebagai bukti pemprov terus bekerja keras meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor mengatakan kondisi itu tidak terlepas dari peran serta pihak pengusaha penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) dan wajib pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). "Secara pribadi dan institusi pemerintah provinsi, saya sangat berterimakasih kepada pihak p....

SAMARINDA - Alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kaltim tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp12 triliun lebih. Kondisi APBD tahun ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang terus mengalami penurunan. "Namun, jika dana APBD dibagi habis dengan jumlah penduduk Kaltim sebanyak 3,5 juta jiwa. Maka, satu orang itu dapatnya tidak lebih Rp3,4 juta per tahun," sebut Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (11/4/20....

SAMARINDA - Dinilai memiliki potensi sumber kelapa sawit yang besar di Indonesia, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Hadi Mulyadi meminta agar dana bagi hasil (DBH) Crude Palm Oil (CPO) bisa masuk dalam Undang-Undang (UU) Perkelapasawitan bahkan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Pasalnya sejak 2009-2014 sudah dibentuk Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim tentang Revisi UU HKPD. Tetapi dari 2014 hingga sekarang di DPR RI Revisi UU HKPD tersebut tidak dibahas.....

SAMARINDA - Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Hadi Mulyadi memohon agar Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa meningkatkan lagi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kaltim agar ditingkatkan. Hadi Mulyadi mengatakan tahun ini pusat memang memberikan DBH, DAU dan DAK mencapai kurang lebih Rp36 triliun ditambah APBD murni dan perubahan Kaltim. "Bantuan itu oleh pemerintah pusat menganggap cukup banyak. Tetapi, menurut kami ....

SAMARINDA - Dalam mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak, Pemerintah Provinsi Kaltim dan kabupaten/kota se-Kaltim telah melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Bankaltimtara terkait penyediaan  alat monitoring transaksi usaha secara online (tapping box). Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi mengharapkan dengan adanya PKS pemasangan Tapping Box, bisa mengurangi potensi kebocoran pajak di beberapa sektor. Sebab alat tersebut berfungsi sebagai perekam s....

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor telah melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan berkeyakinan surat akan ditanggapi atau direspon pemerintah pusat. Surat tersebut terkait pembatasan produksi batu bara di Kaltim tahun 2019 yang hanya maksimal 32 juta metrik ton oleh Kementerian ESDM. Hal ini dikarenakan ijin usaha pertambangan (IUP) tak mampu memenuhi 25 persen kuota Domestic Market Obligation (DMO) yang ditetapkan pusat. Isran ....