BKD kembali buat inovasi PNS Sopir Juga Di-Assessment

BKD kembali buat inovasi PNS Sopir Juga Di-Assessment

 

SAMARINDA - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim terus berinovasi. Kali ini, inovasi dilakukan untuk melakukan pengukuran (assessment) kepada para PNS sopir di lingkungan Pemprov Kaltim. Langkah ini terbilang inovatif, karena biasanya para sopir hanya mengantar pimpinan mereka untuk mengikuti assessment, tapi sejak Rabu (30/9) kemarin,  justru mereka yang harus mengikuti assessment.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Provinsi Kaltim Dr Meiliana saat mewakili Gubernur Awang Faroek Ishak membuka kegiatan pengukuran kompetensi bagi PNS sopir dan pramu tamu pimpinan di lingkungan Pemprov Kaltim di Gedung Assessment Center mengatakan, pengukuran kepada para sopir ini sangat baik, mengingat pentingnya peran para sopir dalam fungsi pelayanan, khususnya kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten, Pimpinan SKPD dan terutama kepada tamu-tamu daerah.

"Kami ingin melihat sejauh mana kompetensi para sopir dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka. Selain itu, kami juga ingin melihat lebih dalam satu persatu dari mereka tentang atitude atau etika. Menurut saya ini sangat penting, agar kita dapat menyiapkan PNS sopir yang benar-benar memiliki kompetensi dan memahamai etika dengan baik pula," kata Meiliana.

Mengapa kompetensi dan etika ini sangat penting lanjut Meiliana, karena para PNS sopir ini sehari-harinya sangat dekat pimpinan SKPD. Jadi hal sekecil apapun akan diketahui oleh para sopir.

Karena itu, selain harus memiliki kecakapan kompetensi dalam mengemudi, para sopir juga harus memiliki etika yang baik.

"Sopir itu harus bisa menjaga kepercayaan. Kalau sopir tidak bisa menjaga kepercayaan pimpinan, tentu itu tidak baik. Sopir tidak boleh ember, sebab tidak semua hal yang dia ketahui, bisa disiarkan kepada siapa saja dan kapan saja. Mungkin saja itu berkaitan dengan kebijakan dan strategi pemerintah atau lainnya. Artinya, etika itu sangat penting bagi sopir," tegas Meiliana.

Sementara itu Kepala BKD Kaltim HM Yadi Robyan Noor menambahkan, pengukuran kepada para PNS sopir ini adalah bagian dari upaya Pemprov Kaltim untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik (good governance) yang terus digaungkan Gubernur Awang Faroek.

"Tata laksana pemerintahan yang baik itu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang efektif, efisien dan berkualitas. Untuk itu tentu harus didukung dengan sumber daya manusia aparatur yang profesional, bertanggung jawab, adil, jujur dan kompeten dalam bidang tugasnya," papar Roby.

Pengukuran yang dilakukan kepada para PNS sopir ini juga sekaligus dimaksudkan untuk melakukan pemetaan. Mengidentifikasi kemungkinan adanya kejenuhan sopir yang sudah mengabdi cukup lama hingga puluhan tahun dan kemungkinan memutasikan para sopir tersebut ke lingkungan kerja yang baru sesuai kompetensinya setelah hasil pengukuran.

Terbuka kemungkinan, para sopir itu nantinya akan dipindahkan untuk menjadi staf di lingkungan SKPD dan tidak lagi bertugas sebagai sopir. "Nanti akan kita lihat hasil pengukurannya. Kemungkinan itu bisa saja dilakukan, namun harus menyesuaikan kompetentsinya. Sebab ada sopir yang sudah golongan IIIa atau IIIb dan mereka layak ditempatkan menjadi staf di SKPD yang sesuai dengan kompetensi mereka," ungkap Roby.

Assessment yang digelar sejak kemarin diikuti 106 PNS sopir dan 27 pramu tamu  pimpinan dari 32 SKPD. (sul/hmsprov)

/////Foto : Kepala BKD Kaltim dan Asisten Administrasi Umum Dr Meiliana memberi motivasi kepada 106 PNS sopir di lingkup Pemprov Kaltim yang akan mengikuti assessment. (samsul/humasprov)

 

 

Berita Terkait
Government Public Relation