BKD Latih Pengelola/Operator UPT Pemprov Kaltim


SAMARINDA - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim memastikan Sistem Absensi Online (SAO) sudah bisa diterapkan di seluruh dinas/badan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Pemprov Kaltim tahun ini.

 

Keyakinan tersebut disampaikan Kepala BKD Kaltim HM Yadi Robyan Noor usai membuka Pelatihan Pengelola/Operator Sistem Absensi Online di Lingkungan Pemprov Kaltim, Senin (18/7) di aula BKD Kaltim.

Robby mengungkapkan, saat ini SAO sudah terpasang di 63 UPT lingkup Pemprov Kaltim. Pelatihan kepada para pengelola/operator SAO ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerapan SAO di masing-masing UPT tersebut.   

"Jadi setelah pelatihan ini, tidak ada lagi alasan ketidakadilan, karena semua UPT sudah terpasang finger print sebagai bagian dari sistem absensi online. Sekarang finger print sudah terpasang di dinas/badan, rumah sakit dan juga semua UPT," kata Robby, sapaan akrabnya.

Pelatihan bagi sekitar dua ratus pengelola SAO di UPT-UPT Pemprov Kaltim itu dilakukan dalam dalam upaya meningkatkan kemampuan para pengelola/operator SAO. Penerapan SAO sendiri merupakan strategi untuk mendorong tingkat kedisiplinan dan kinerja pegawai.

Mereka akan dilatih mulai dari bagaimana memasukkan data (input), proses hingga pelaporan data. Bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas, operator bisa masuk dengan user login tertentu untuk mengetik bahwa pegawai tersebut sedang melakukan perjalanan dinas. 

Berikutnya, untuk pegawai yang ijin atau cuti, informasi bisa disampaikan melalui short message service (SMS) ke atasan langsung. Setelah dilaporkan ke Kasubag Umum, maka operator bisa memasukkan data bahwa pegawai yang bersangkutan sedang ijin atau cuti, sehingga semua data bisa masuk tepat waktu.

"Jika semua operator bekerja dengan benar, maka laporan kehadiran atau ketidakhadiran itu semuanya jelas," tegas Robby .

Ditargetkan, sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur Awang Faroek Ishak, SAO sudah bisa diberlakukan di semua jajaran Pemprov Kaltim, baik di dinas/badan, rumah sakit maupun di UPT-UPT. 

"Alhamdulillah, 2016 semua sudah terpasang. Saya yakin, pelatihan ini tidak butuh lama, sebab yang butuh waktu lebih lama itu justru mengubah pola pikir (mindset) pegawai," kata Robby, seraya menambahkan SAO adalah bagian dari strategi Gubernur Awang Faroek dan Wagub Mukmin Faisyal untuk mencapai Island of Integrity dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean goverment). 

Sementara mengenai kemungkinan adanya kerusakan dalam sistem teknologi finger print, mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim itu menjelaskan,  operator di setiap dinas/badan/UPT harus segera melapor, maksimal satu jam setelah kerusakan, sehingga bisa langsung direspon oleh operator di BKD Kaltim yang selalu siap menerima laporan untuk segera melakukan perbaikan. 

"Mesin ini sifatnya absolut. Operator di BKD juga selalu siap untuk melakukan perbaikan. Segera laporkan jika ada masalah agar segera diperbaiki. Kalaupun ada masalah, semua data juga terekam di server kami. Jadi sekali lagi, yang terpenting adalah perubahan mindset pegawai-pegawai kita agar mau berubah menjadi lebih baik," tegas Robby.  

Dijelaskan pula, penerapan SAO secara signifikan telah memberikan perubahan terhadap peningkatan disiplin dan kinerja pegawai di lingkup Pemprov Kaltim. Peningkatan terlihat sangat jelas.

Pada 2012 saat menggunakan absensi manual, tingkat kehadiran pegawai hanya sekitar 64 persen. Sementara setelah penggunaan SAO pada 2014 meningkat menjadi 72 persen. Peningkatan terus berlanjut pada 2015 mencapai 95 persen.

Tahun ini, tingkat kehadiran hingga Desember nanti ditargetkan mencapai 97 persen dan pada 2017 tingkat kehadiran sudah mencapai 99 persen. Saat ini pun, sejumlah SKPD juga telah mampu mencapai tingkat kehadiran 99 persen, diantaranya Bappeda Kaltim dan BKD Kaltim. Meski demikian, masih ada pula SKPD dengan tingkat kehadiran 87 persen. SKPD-SKPD ini menurut Robby perlu terus diakselerasi agar persentasenya terus meningkat.

"Peningkatan disiplin dan kehadiran pegawai itu diharapkan juga meningkatkan kualitas pelayanan publik," kata Robby. (sul/es/humasprov).

Berita Terkait
Government Public Relation