Gubernur : Masalah Tata Ruang Masih Perlu Dibenahi
SAMARINDA-Permasalahan penataan ruang di kawasan perkotaan maupun pedesaan bukan hanya banjir dan kemacetan lalu lintas, tetapi masalah sampah dan lainnya. Semua permasalahan itu menjadi perhatian serius pemerintah untuk bisa segera diatasi. Tentu saja pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri, sehingga keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, dunia usaha dan elemen masyarakat menjadi satu keharusan.
“Kita akan mengajak semua pemangku kepentingan untuk komit dengan apa yang tertuang dalam rencana tata ruang kita. Perlu evaluasi dan pembenahan agar semua masalah bisa dicarikan solusinya," kata Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak, belum lama ini.
Gubernur mencontohkan Samarinda sebagai ibukota provinsi. Sampai kapanpun, kata Gubernur, Samarinda tidak akan bisa dibenahi dengan baik, jika penduduknya masih menumpuk di tengah kota dengan tingkat kedisiplinan yang rendah. Sebab itu, perlu perubahan tata ruang agar konsentrasi penduduk bisa dialihkan ke Samarinda Seberang yang dinilai lebih potensial untuk pengembangan kota baru.
"Tata ruangnya harus direview. Sebagian penduduk dipindahkan ke Saamarinda Seberang. Begitu pula sebagian kegiatan dipindahkan ke sana. Kan tidak masalah," kata Awang.
Mengapa harus ke Samarinda Seberang? Menurut Awang, selain infrastrukturnya sudah cukup tersedia seperti rumah sakit, stadion dan sarana pendidikan, infrastruktur lain juga sudah tersedia.
"Samarinda Seberang dan Samarinda Kota sekarang ini sudah dihubungkan dua jambatan yaitu Jembatan Mahakam dan Jembatan Mahulu. Sedangkan Jembatan Kembar dan Mahkota sekarang dalam tahap proses penyelesaian," imbuhnya.
Apalagi lanjut Awang, sejarah ibukota Samarinda sesungguhnya berawal dari Samarinda Seberang. Sebab itu maka tidak salah jika pembangunan Samarinda ke depan perlu diarahkan ke Samarinda Seberang, sebagai daerah asal.
"Dijamin Samarinda Seberang tidak banjir, sehingga sangat memungkinkan ibukota Samarinda dipindahkan ke Samarinda Seberang," kata Awang.
Menurut Awang, sudah saatnya dibangun kota baru di Samarinda Seberang dengan skema Public Private Patnership (PPP). Pola ini membuka peluang besar bagi keikutsertaan investor swasta dalam pembangunan infrastruktur.
"Jadi nantinya tinggal dibagi mana yang dibangun pihak swasta dan mana yang dibangun pemerintah daerah, tinggal tata ruangnya yang kita susun, Pemprov Kaltim membangun infrastrukturnya," katanya. (mar/sul/hmsprov)
27 Juli 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
29 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
04 Maret 2019 Jam 15:52:17
Pembangunan
14 Februari 2018 Jam 20:22:41
Pembangunan
16 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
28 April 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
22 Januari 2021 Jam 12:20:16
Sosial
22 Januari 2021 Jam 12:19:48
Sumber Daya Manusia
22 Januari 2021 Jam 12:19:22
Kesehatan
22 Januari 2021 Jam 12:19:08
Pemerintahan
21 Januari 2021 Jam 22:06:37
Penanggulangan Bencana
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
07 April 2019 Jam 18:30:23
Kolom Minggu
20 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Agama
19 Mei 2019 Jam 17:14:13
Event
05 September 2018 Jam 19:23:12
Kehutanan
10 September 2020 Jam 10:28:09
Pendidikan
13 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan