Gubernur Ajak Masyarakat Dukung Program KB

Gubernur Ajak Masyarakat Dukung Program KB

 

SAMARINDA - Gubernur Awang Faroek Ishak meminta masyarakat Kaltim membantu para petugas pendataan keluarga dengan memberikan jawaban yang benar dan jujur. Pendataan keluarga merupakan kegiatan rutin jajaran Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) setiap lima tahun sekali.

Tahun ini, pendataan sudah dilakukan sejak 1 Mei lalu dan diperkirakan rampung akhir Juni ini. Gubernur berharap masyarakat menyampaikan informasi yang tepat sehingga hasil pendataan tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah di pusat dan daerah.

"Berikan informasi yang benar agar hasil pendataan ini benar-benar akurat. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan informasi yang jujur dan benar. Sebab ini penting untuk merumuskan kebijakan pemerintah, khususnya terkait permasalahan ekonomi dan kependudukan," kata Awang Faroek, Minggu (28/6).

Pendataan dilakukan kepada sekitar 860.000 keluarga  di Kaltim termasuk  di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dengan  jumlah kader diterjunkan untuk melakukan pendataan sebanyak 2.000 orang. 

Pendataan meliputi nomor induk kependudukan (NIK),  jumlah anggota keluarga, penggunaan kontrasepsi, jumlah  pasangan usia subur (PUS), tingkat  pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Dari pendataan ini akan terlihat gambaran  atau  kondisi keluarga-keluarga di Kaltim dan Kaltara, baik terkait keikutsertaan ber-KB, tingkat  kesejahteraan, pendidikan, kesehatan serta jumlah pertambahan penduduk.

"Program KB ini sangat penting. Karena itu, jangan pernah berpikir program ini tidak penting lalu mengabaikannya. Pemerintah daerah dan masyarakat harus memiliki pemahaman yang sama betapa penting program KB ini untuk membangun generasi yang kuat dan berkualitas di masa depan," tegas Gubernur.

Sedangkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program KB, termasuk pendataan keluarga di Provinsi Kaltara, BKKBN pusat telah menunjuk  pelaksana tugas  (Plt) Koordinator Pelaksana Program  Keluarga Berencana dan Pembangunan  Keluarga  (KBPK) di Provinsi Kaltara. Pejabat yang ditunjuk adalah Qomari SH, MH.

“Di Provinsi  Kaltara  belum terbentuk kelembagaan  BKKBN  karena  provinsi tersebut  masih baru  sehingga diperlukan koordinator  untuk  melaksanakan kegiatan-kegiatan  program KBPK,” kata Kepala Perwakilan BKKBN  Provinsi Kalimantan Timur  Yenrizal Makmur.

Selain bertugas melaksanakan program KBPK, pejabat baru ini juga diberikan beban tugas untuk merintis pembentukan kelembagaan BKKBN di Provinsi Kaltara. Meski demikian Yenrizal menegaskan,  BKKBN  Provinsi Kaltim  akan tetap  memberi dukungan dan membantu pelaksanaan program-program KBPK  hingga terbentuknya kelembagaan BKKBN di Kaltara.

Terkait penunjukan Plt Koordinator Pelaksana Program KBPK Kaltara ini pun telah dilakukan audensi dengan Pj Gubernur Kaltara Triyono Budi Sasongko, beberapa waktu lalu. (sul/es/hmsprov)

//////FOTO : Dr H Awang Faroek Ishak

 

Berita Terkait
Government Public Relation