Pantau Kebutuhan Pokok agar Tidak Timbul Gejolak Masyarakat

SAMARINDA - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim akan terus melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kaltim menyikapi dampak kenaikan harga atau kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat agar tidak terjadi gejolak di tengah masyakarat.

"Untuk permasalahan kebutuhan pokok masyarakat, Badan Kesbangpol melalui Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi sudah melakukan monitoring dan pemantauan dampak kenaikan harga atau kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat pada triwulan ini. Kami sudah bekerja sama dengan dinas terkait yang menangani permasalahan kebutuhan pokok ini," kata Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Yudha Pranoto.

Pemantauan dilakukan sebagai upaya menjaga persediaan barang kebutuhan pokok agar tidak terjadi kekosongan dan menjaga stabilitas kebutuhan pokok masyarakat melalui kebijakan pemerintah agar dapat menurunkan harga di pasar dan menambah stok barang.

Berdasarkan pemantauan Badan Kesbangpol Kaltim dari seluruh kabupaten dan kota yang tersebar di Kaltim, umumnya persediaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang menjadi pelengkap dari kebutuhan pokok telah terpenuhi sehingga masyarakat tidak terlalu sulit untuk mendapatkannya. Namun, permasalahan harga yang tidak pernah mengalami penurunan, dikeluhkan masyarakat.

"Stok kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya hingga saat ini masih tersedia. Harga kebutuhan itu cenderung tidak mengalami perubahan, tetap tinggi," katanya.

Kenaikan harga biasanya dipicu oleh permintaan yang meningkat dan ongkos angkut yang tidak mengalami perubahan walaupun Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah mengalami penurunan.

"Kabupaten Mahakam Ulu yang paling tinggi harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya karena akses yang sulit dijangkau oleh jalan darat dan hanya mengandalkan jalur sungai sebagai transportasi untuk pendistribusian kebutuhan pokok tersebut," katanya.

Dari hasil pemantauan yang telah dilakukan Badan Kesbangpol Kaltim, Yudha menyarankan agar SKPD terkait baik dari lingkungan Pemprov Kaltim dan Pemkab atau Pemkot agar terus mengadakan operasi pasar.

"Operasi ini dilakukan untuk membantu masyarakat mendapatkan barang dengan harga yang wajar, terjangkau dan tidak kadaluasa," harapnya. (rus/sul/hmsprov)

Berita Terkait