* Peluncuran Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial


BALI - Salah satu cara mendorong pengembangan pembangunan hijau di Kaltim, Forum Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Wehea-Kelay meluncurkan dokumen rencana pengelolaan KEE Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay.

Rencana dokumen pengelolaan KEE diserahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melalui Dirjen KSDAE Tachrir Fathoni.

Menurut Ketua Forum KEE, Riza Indra Riadi, penyerahan dokumen sebagai tanda komitmen Pemprov Kaltim bersama pihak terkait dalam pengelolaan orangutan skala bentang alam.

“Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki komitmen untuk menjaga kelestarian orangutan. Selain Pemkab Berau dan Kutai Timur juga pihak swasta, masyarakat dan LSM,” kata Riza Indra Riadi mewakili Gubernur Kaltim pada peringatan Hari Konservasi Alam Nasional di Taman Nasional Bali Barat, Rabu (10/8).

Dia menyebutkan  lebih dari 75 persen populasi orangutan Kalimantan berada di luar kawasan konservasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Melihat hal ini ujarnya, Pemprov Kaltim berinisiatif untuk mengembangkan KEE Wehea-Kelay sebagai komitmen menjaga kelestarian orangutan dalam skala bentang alam.

Lebih jauh dia menjelaskan dipilihnya bentang alam Wehea-Kelay seluas 308.000 hektar menjadi KEE bukan hanya atas pertimbangan pentingnya kawasan menjadi habitat bagi populasi orangutan di Kaltim.

“Tetapi  karena tingginya keanekaragaman hayati dan kandungan stok karbon,” katanya.

Selain itu, kawasan ini juga berfungsi sebagai penyedia jasa lingkungan bagi kehidupan masyarakat setempat termasuk ekonomi, sosial dan budaya.

Pengelolaan KEE Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay menerapkan konsep best management practice (BMP) di kawasan hutan produksi, hutan lindung, hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan.

“Keberhasilan pengelolaan KEE Wehea-Kelay sangat bergantung pada kerjasama swasta, pemerintah, LSM bahkan masyarakat,” jelasnya.

Disebutkan Forum KEE terdiri dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kaltim serta Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea (BP-Huliwa) Kabupaten Kutai Timur. Lembaga Adat Wehea dan The Nature Conservancy (TNC) Indonesia, PT Gunung Gajah Abadi dan PT Narkata Rimba, PT Karya Lestari, PT Wanabhakti Persada Utama, PT Acacia Andalan Utama serta perusahaan perkebunan sawit PT Nusantara Agro Sentosa.

Riza  yang juga Kepala BLH Kaltim berharap banyak  banyak pihak dapat membantu dan terlibat secara aktif dalam forum KEE Wehea-Kelay.

“Forum ini sifatnya terbuka, pemangku kepentingan lain juga dapat bergabung dalam forum ini agar berkontribusi dalam pengelolaan KEE. Kebersamaan berimbas pada kelestarian dan keberlangsungan hidup orangutan di Kaltim,” harapnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Tachrir Fathoni mengungkapkan Kementerian LHK sangat mengapresiasi komitmen Pemprov Kaltim  melalui kerja Forum KEE.

“Inisiatif Kaltim ini hal yang sangat membanggakan dan sangat diapresiasi Kementerian LHK karena pertama kali di Indonesia yang dilakukan pemerintah daerah,”  ujar Tachrir Fathoni. (yans/sul/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation