Pemetaan dan Pengembangan Karir PNS

 

BKD  Kaltim Gelar Pengukuran Kompetensi Pejabat Eselon IV

SAMARINDA – Pemprov Kaltim melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melaksanakan pengukuran kompetensi dengan metode tes psikologi dan focus discussion group (FGD) bagi pejabat eselon IV di lingkup Pemprov Kaltim. Hal ini dimaksudkan untuk memetakan kebutuhan pada jabatan sesuai kompetensi, sekaligus untuk pengembangan karir pegawai.

Kepala BKD Kaltim HM Yadi Robyan Noor mengatakan pengukuran kompetensi merupakan media untuk melihat kompetensi setiap pejabat eselon di lingkungan Pemprov, baik eselon II, III dan IV. Adapun yang diukur adalah kompetensi umum, kompetensi khusus dan manajerial.

“PNS (Pegawai Negeri Sipil) sekarang adalah profesi. Jadi melihatnya bukan lagi sebagai human resources (aset sumber daya manusia) melainkan human capital (aset kapital). Sehingga kebutuhan pengembangan karir untuk kompetensi dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sudah diakui baik nasional maupun internasional. Salah satunya menggunakan metode assessment test,” kata pria yang akrab disapa Roby ini, ketika membuka Pengukuran Kompetensi bagi Pejabat Eselon IV di Gedung Assessment Center, Senin (12/5).

Menurut dia, pengembangan karir pegawai diukur terhadap empat hal, yaitu kualifikasi, kompetensi, prestasi kerja dan penilaian lainnya atau kebutuhan organisasi. Untuk kompetensi, kondisi saat ini di lingkup Pemprov Kaltim, dari pejabat struktural eselon II yang jumlahnya sekitar 61 orang, kompetensinya sudah diukur. Tinggal sekitar 15 orang yang belum diukur dan dalam waktu dekat akan dilaksanakan pengukuran.

Sementara untuk eselon III yang berjumlah 310 orang, sebanyak 303 pejabat sudah diukur dan masih ada tujuh orang yang tidak hadir. Bagi yang tidak hadir akan diserahkan kepada Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) untuk menindaklanjutinya.

Untuk eselon IV yang berjumlah 791 orang, sudah 50 persen yang sudah diukur kompetensinya. Sedangkan untuk periode 12-14 Mei dilakukan pengukuran kompetensi bagi sekitar 105 pejabat eselon IV.

“Kita inginkan pejabat eselon IV yang mengikuti pengukuran kompetensi ini kemampuan manajerialnya jauh lebih baik. Karena sebelumnya banyak yang hebat di kompetensi umum dan khusus namun lemah di manajerial. Porsi yang ideal untuk eselon IV adalah manajerial 70 persen dan teknis 30 persen, sedangkan eselon III manajerial 80 persen dan teknis 20 persen, eselon II manajerial 90 persen dan teknis 10 persen,” jelasnya.

Roby menjelaskan tindak lanjut dari pengukuran kompetensi bagi pejabat eselon ini adalah untuk melihat persis kedudukan kompetensi dalam jabatan masing-masing. Kemudian, dimungkinkan untuk dilakukan rotasi melalui scoring kompetensi dan untuk kebutuhan promosi.

“Hasil pengukuran kompetensi ada tiga, yakni memenuhi syarat, masih memenuhi syarat dan kurang memenuhi syarat. Kita harapkan semua peserta dapat mencapai hasil yang maksimal. Ikuti saja dengan ikhlas karena ini bagian dari proses pengembangan karir,” pesannya.

Sementara itu, Guru Besar dan Dosen Hukum Universitas Mulawarman Samarinda Prof Sarosa Hamongpranoto mengatakan pengukuran kompetensi berperan strategis karena saat ini PNS bukanlah sekedar pegawai pemerintah, tetapi harus membekali diri dengan keahlian dan keterampilan untuk lebih profesional dan berkualitas.

“Apa yang dilakukan pemprov melalui BKD dalam pengembangan kepegawaian di Kaltim dalam beberapa tahun terakhir telah berhasil meningkatkan kualitas kepegawaian di Kaltim, namun yang harus dibenahi adalah bagaimana setiap PNS dari staf hingga pejabat eselon dapat memahami peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga tidak salah dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan,” kata Sarosa yang bertindak sebagai pembicara. (her/sul/es/hmsprov)

///FOTO :  Sejumlah peserta yang mengikuti pengukuran Kompetensi Pejabat Eselon IV.(johan/humasprov)

 

Berita Terkait
Government Public Relation