Perlu Regulasi Khusus untuk Wilayah Perbatasan

     Perlu Regulasi Khusus untuk Wilayah Perbatasan 

 

     SAMARINDA - Asisten Pemerintahan Setprov Kaltim Aji Sayid Fatur Rahman mengatakan, berbagai regulasi yang ada saat ini belum cukup mampu mengakomodasi kondisi yang harus dihadapi masyarakat perbatasan dan pedalaman, termasuk para pegawai dan tenaga honor.

     Sebab itu menurut Fatur Rahman, perlu segera dibuat regulasi khusus untuk menyesuaikan tingkat honorarium, penggajian dan insentif bagi para pegawai dan tenaga honor dengan kondisi perbatasan dan pedalaman.

     "Saya pikir sudah waktunya ada regulasi khusus untuk mengatur itu. Hal ini penting agar para pegawai di berbagai bidang kerja di sana tetap bisa mendapatkan kesejahteraan yang layak sesuai kondisi setempat," kata Fatur Rahman. 

     Fatur mencontohkan  biaya hidup yang  cukup tinggi di daerah pedalaman dan perbatasan. Sementara pengaturan honor dan insentif diberlakukan hampir sama di semua daerah.  Misalnya tenaga dokter yang dikirim pemerintah pusat ke  pedalaman dan perbatasan dengan gaji hanya Rp2 juta. Honorarium tersebut mungkin bisa dianggap cukup untuk daerah perkotaan seperti Jakarta, tetapi untuk daerah pedalaman dan perbatasan, angka itu masih sangat tidak sebanding dengan tingkat kebutuhan. Belum lagi biaya transportasi yang sangat mahal untuk bisa mencapai kawasan-kawasan itu.

     "Untuk wilayah pedalaman dan perbatasan saya kira sangat diperlukan standar biaya khusus, baik untuk  pegawai  maupun  tenaga honor. Harus ada  perbedaan antara petugas di perkotaan  dengan daerah  pedalaman dan perbatasan," papar Fatur. 

     Belum lagi terkait dengan masalah musim. Seperti musim kemarau saat ini lanjut Fatur. Dimana untuk pengadaan barang dan jasa tentu harus ada ongkos tambahan. Saat air surut, transportasi sangat sulit dan memerlukan waktu yang cukup  lama untuk sampai ke tujuan dengan biaya yang lebih mahal.

     Fatur  menambahkan, Pemprov Kaltim sesungguhnya telah memberikan perhatian luar biasa terhadap pembangunan kawasan pedalaman  dan perbatasan. "Perhatian tersebut salah satunya diwujudkan dengan memberikan perhatian langsung melalui program pembangunan infrastruktur dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kawasan perbatasan," kata Fatur.

     Ditambahkan, Pemprov juga sudah melakukan upaya memecah keterisoliran dengan memberikan prioritas terhadap pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan. (mar/sul/hmsprov)

Berita Terkait
Government Public Relation