Sama-sama Kerja Keras

 

Sama-sama Kerja Keras

 

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mewakili Presiden Joko Widodo ketika membuka Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2015 di Jakarta, Jumat kemarin (2/10) mengatakan, dalam memasuki era baru pelaporan keuangan pemerintah, dengan penerapan akuntansi berbasis akrual, diharapkan informasi keuangan yang dihasilkan lebih komprehensif sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik.

“Saya tidak mengatakan hal ini mudah untuk dijalankan. Perubahan ini memerlukan kerja keras dari seluruh jajaran birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terutama para pengelola keuangan. Saya berharap, pelaksanaan Rakernas Akuntansi ini menjadi momentum untuk bersama-sama bekerja keras guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Karena itu, seluruh Menteri, Pimpinan Lembaga dan Gubernur, Bupati/Walikota beserta jajaran, diinstruksikan untuk bersungguh-sungguh dan bekerja keras menerapkan akuntansi berbasis akrual dengan sebaik-baiknya.

Hal penting yang digaris bawahi Darmin adalah salah satu tolok ukur kinerja pemerintah dalam menggerakan ekonomi yaitu penyerapan anggaran. Data hingga 25 September 2015 untuk anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dari pagu sebesar Rp795,5 trilyun, baru terealisasi sebesar Rp374,18 trilyun atau hanya sekitar 47,04 persen.

“Untuk itu saya perintahkan kepada seluruh Menteri, Pimpinan Lembaga serta Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna percepatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam koridor peraturan perundangan,” jelasnya

Selain itu, pihak kementerian dan pemerintah daerah segera memproses pencairan seluruh belanja yang sudah dapat diajukan tagihannya sesuai dengan peraturan perundangan. Kementerian maupun pemerintah daerah selalu berkoordinasi dengan pihak terkait apabila menemukan permasalahan yang menghambat penyerapan anggaran. Bahkan diharapkan menjadikan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai mitra kerja untuk menyelesaikan permasalahan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. (jay/sul/hmsprov)

Berita Terkait