Sama-sama Kerja Keras
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mewakili Presiden Joko Widodo ketika membuka Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2015 di Jakarta, Jumat kemarin (2/10) mengatakan, dalam memasuki era baru pelaporan keuangan pemerintah, dengan penerapan akuntansi berbasis akrual, diharapkan informasi keuangan yang dihasilkan lebih komprehensif sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik.
“Saya tidak mengatakan hal ini mudah untuk dijalankan. Perubahan ini memerlukan kerja keras dari seluruh jajaran birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terutama para pengelola keuangan. Saya berharap, pelaksanaan Rakernas Akuntansi ini menjadi momentum untuk bersama-sama bekerja keras guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Karena itu, seluruh Menteri, Pimpinan Lembaga dan Gubernur, Bupati/Walikota beserta jajaran, diinstruksikan untuk bersungguh-sungguh dan bekerja keras menerapkan akuntansi berbasis akrual dengan sebaik-baiknya.
Hal penting yang digaris bawahi Darmin adalah salah satu tolok ukur kinerja pemerintah dalam menggerakan ekonomi yaitu penyerapan anggaran. Data hingga 25 September 2015 untuk anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dari pagu sebesar Rp795,5 trilyun, baru terealisasi sebesar Rp374,18 trilyun atau hanya sekitar 47,04 persen.
“Untuk itu saya perintahkan kepada seluruh Menteri, Pimpinan Lembaga serta Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna percepatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam koridor peraturan perundangan,” jelasnya
Selain itu, pihak kementerian dan pemerintah daerah segera memproses pencairan seluruh belanja yang sudah dapat diajukan tagihannya sesuai dengan peraturan perundangan. Kementerian maupun pemerintah daerah selalu berkoordinasi dengan pihak terkait apabila menemukan permasalahan yang menghambat penyerapan anggaran. Bahkan diharapkan menjadikan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai mitra kerja untuk menyelesaikan permasalahan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. (jay/sul/hmsprov)
31 Desember 2018 Jam 17:42:39
Pemerintahan
20 Desember 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
13 April 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
20 Desember 2018 Jam 20:01:18
Pemerintahan
09 Juli 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
20 September 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
10 Agustus 2022 Jam 15:14:05
Administrasi Pembangunan
10 Agustus 2022 Jam 06:26:18
Hari Nasional
10 Agustus 2022 Jam 06:23:30
Peranan Organisasi Perempuan
10 Agustus 2022 Jam 06:20:11
Kegiatan Silaturahmi
09 Agustus 2022 Jam 15:08:45
Gubernur Kaltim
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
03 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
27 November 2015 Jam 00:00:00
Perkebunan
28 September 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
10 Maret 2022 Jam 23:25:59
Sumber Daya Manusia
14 Mei 2016 Jam 00:00:00
Kepemudaan dan Olahraga