17 Desember 2015 Jam 00:00:00   Humas Prov. Kaltim   Pembangunan   681 kali

 Pemprov  Kurangi Kemiskinan dan Pengangguran

 

JAKARTA-Gubernur Kaltim  H Awang Faroek Ishak menegaskan, Pemprov Kaltim terus berusaha mengurangi  jumlah kemiskinan dan   pengangguran dengan program prioritas pada 2014-2018. dengan melaksanakan program-program pro rakyat serta melakukan  langkah kongkrit dalam menyikapi permasalahan tersebut.

"Presentasi dan dari bank dunia  yang telah melakukan peneltian tentang ketimpangan dan kemiskinan masih berlangsung di Indonesia, oleh karena itu mari bersama sama antara kementerian dan pemerintah daerah bekerjasama untuk mengatasi masalah-masalah ketimpangan  tersebut,"kata Awang Faroek Ishak usai mengikuti rapat kabinet terbatas membahas masalah kemiskinan dan ketimpangan  yang dipimpin Wapres HM Jusuf Kall di Istana Negara, Jakarta beberapa hari lalu. Acara itu dihadiri kepala perwakilan bank dunia  di Indonesia Rodrigo A Chaves serta seluruh gubernur di tanah air.

Gubernur  mengatakan  apa yang telah dilakukan pemprov Kaltim sudah sejalan secara nasional, tinggal bagaimana efektifitasnya yang akan dilaksanakan dengan jalan bagaimana dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran dengan meningkatkan kualitas SDM, karena selama ini pendidikan-pendidikan profesional masih kurang dilakukan.

"Oleh karena itu kedepan  pendidikan-pendidiakn profesional harus digalakkan melalui BLK, kemudian pendidikan keterampilan harus terus ditingkatkan dan dilakukan secara bersama-sama,"ujarnya.

Gubernur juga berharap   penyelesaian masalah ketenaga kerjaan, khususnya berkaitan tingginya angka pengangguran di Kaltim. Dan  yang terpenting bagaimana mampu menciptakan iklim kondusif. Ini prasyarat investor masuk. Kalau masuk tentu dapat mengurangi pengangguran, sehubungan dengan itu, kebijakan komprehensif yang dibutuhkan sebagai solusi penyelesaian masalah ketenaga kerjaan adalah berkaitan perluasan kesempatan kerja. Di samping pembinaan angkatan kerja, dan peningkatan keselamatan dan kesehatan pekerja.Kebijakan tersebut dapat berupa peningkatan investasi

"Kebijakan mengenai pengendalian angkatan kerja, kebijakan pelatihan tenaga kerja, kebijakan penempatan tenaga kerja, kebijakan perlindungan, dan peningkatan kesejahteraan pekerja juga harus mendapat perhatian,"kata Awang.

Kondisinya, sesuai data BPS bahwa tingkat pengangguran terbuka Kaltim pada 2013 masih pada angka 8,4 persen. Tingkat Selain kebijakan tersebut, khusus lingkup ketenagakerjaan juga diperlukan kebijakan umum  yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan pengendalian kebutuhan penduduk. Adapun kebijakan yang terpenting di dalam menurunkan angka pengangguran adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja,  yang memerlukan peningkatan kualitas, dan kapasitas Balai Latihan Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

"Untuk itu diperlukan sinkronisasi dan sinergitas antar lembaga dan antar kabupaten/kota, sehingga dapat menciptakan tenaga kerja mempunyai daya saing tinggi untuk menangkap peluang dan menghadapi tantangan pada era pasar bebas," ujarnya.

Demikian juga harapan besar disampaikan kepada semua sektor yang mendorong penciptaan perluasan kesempatan kerja untuk secara simultan menyampaikan informasi kepada pihak terkait tentang rencana investasi dan kebutuhan tenaga kerja .

Sedangkan berkaitan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pekerja pemerintah berkewajiban menentukan tingkat penghasilan masyarakat secara arif dengan memperhatikan standar kebutuhan hidup layak (KHL). (mar/hmsprov)

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak