18 Provinsi Tuntut Bagi Hasil CPO

18 Provinsi Tuntut Bagi Hasil CPO

 

BALIKPAPAN – Terhitung 18 provinsi penghasil kelapa sawit di Indonesia menuntut bagi hasil penjualan atau perolehan dana bea keluar CPO (crude palm oil/minyak mentah sawit) untuk dibagihasilkan ke daerah penghasil.

Kedelapan belas provinsi penghasil kelapa sawit itu meliputi provinsi di Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi serta Papua. Provinsi-provinsi ini menghasilkan pendapatan negara tidak kurang dari Rp343,4 triliun diluar cukai rokok Rp72 triliun, bea keluar kakao Rp615,12 miliar serta bea keluar CPO Rp28,9 triliun.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Hj Etnawati Usman pada pertemuan rapat koordinasi daerah penghasil kelapa sawit yang dihadiri provinsi-provinsi penghasil di Balikpapan, Kamis (16/10) lalu.

Menurut Etnawati, tuntutan bagi hasil penjualan atau bea keluar yang dilakukan 18 provinsi penghasil kelapa sawit (CPO) sangat wajar mengingat penghasilan yang sangat besar bagi negara tetapi sangat sedikit yang turun ke daerah.

Padahal, dana bagi hasil bea keluar kelapa sawit itu sangat penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas dan pekebun yang saat ini dinilai masih rendah.

Selain itu, dimanfaatkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan dan fasilitas terkait kegiatan perkebunan yang memadai sebab tidak mungkin dibangun Dinas Pekerjaan Umum setempat karena menyangkut kegiatan usaha perkebunan.

Selain itu, alokasi dana bagi hasil itu juga diharapkan dapat mendukung kegiatan perkebunan dalam bentuk subsidi pupuk dan subsidi benih serta replanting (peremajaan) tanaman perkebunan yang sudah tua khususnya tanaman kelapa sawit di Kaltim yang mencapai 17.000 hektar.

“Jika pajak ekspor dari CPO yang diperoleh dan pajak penjualan 10 persen dari penjualan tandan buah segar sawit dapat dikembalikan ke daerah, maka dana tersebut dapat meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perkebunan,” ujar Etnawati.

Sementara itu, khusus Kaltim dengan produksi CPO mencapai 1,9 juta ton telah  mampu menghasilkan Rp15,2 triliun pada 2013. “Dana yang turun melalui tiga satuan kerja di Kementan malah terus menurun dari Rp15,3 miliar menjadi Rp9,8 miliar pada tahun 2014,” sebut Etnawati.

Karenanya, hasil rakor melalui Forum Komunikasi  Daerah Penghasil Kelapa Sawit yang terdiri dari para Gubernur dan Ketua DPRD selaku dewan Pembina dan diketuai Kepala Disbun Riau dan Wakil Ketua Kepala Disbun Kaltim akan berkoordinasi dengan APPSI.

“Melalui APPSI yang beranggotakan para gubernur seluruh Indonesia kita memperjuangkan perolehan dana bea keluar CPO untuk dibagihasilkan ke daerah penghasil, sekaligus mengajukan revisi terhadap UU Nomor 33 Tahun 2004,” ungkap Etnawati. (yans/sul/es/hmsprov)

 

///FOTO : Kaltim merupakan salah satu daerah penghasil CPO dengan luas pengembangan kebun sawit mencapai 1 juta hektare.(dok/humasprov)

 

Berita Terkait
Government Public Relation