SAMARINDA - Tahun ini Pemprov Kaltim menargetkan realisasi program penurunan angka buta aksara mencapai 7.000 orang dari jumlah 24.250 orang di Kaltim. Selain komitmen Pemprov Kaltim, dukungan dari DPRD Kaltim juga sangat diharapkan.
Penurunan angka buta aksara akan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kaltim dan berkaitan erat dengan upaya menurunkan angka kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan.
“Target ini sesuai hasil keputusan Tim Perencanaan Pemprov Kaltim di Bappeda Kaltim. Dari target tersebut, awalnya Disdik Kaltim mengusulkan 8.000 sasaran, namun disetujui hanya 7.000 orang. Kami berharap, dengan disetujui target ini mampu menurunkan angka buta aksara di Kaltim hingga tiga tahun ke depan selama kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak dan Wagub Mukmin Faisyal,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kaltim Dayang Budiati didampingi Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Sudirman, pekan lalu.
Penurunan buta aksara juga mempengaruhi pengembangan program MDG’s dan Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Kaltim. Karena itu, mendukung peningkatan kualitas SDM di daerah, perlu adanya pengembangan pendidikan non formal dan informal. Pasalnya, pendidikan non formal dan informal juga mampu menurunkan buta aksara di Kaltim, selain pendidikan formal lainnya.
Optimalisasi program ini akan didukung oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di masing-masing kelurahan maupun kecamatan. “Peran aktif Rukun Tetangga (RT), Lurah dan para Camat sangat diperlukan untuk menjemput bola. Artinya, jika ada warga yang buta aksara diharapkan dapat didata, sehingga dapat mengikuti program ini dan warga yang merasa buta aksara jangan malu untuk ikut program ini,” jelasnya.
Dengan adanya peran RT, Lurah dan Camat diharapkan program satu nama satu alamat atau one name one address dapat terwujud. Sehingga, jumlah penurunan angka buta aksara disesuaikan dengan data dan fakta.
“Kami harap ini dapat terlaksana. Sesuai program Pemerintah Pusat, sasaran kita adalah mereka yang berusia 15-59 tahun. Kami yakin, jika target ini terlaksana, maka hingga 2018 dari 24.250 orang akan tersisa hanya sekitar 3.250 orang,” jelasnya. (jay/sul/hmsprov)
03 Desember 2014 Jam 00:00:00
Sosial
04 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Sosial
25 Juli 2014 Jam 00:00:00
Sosial
16 April 2020 Jam 18:45:36
Sosial
16 Januari 2020 Jam 14:11:46
Sosial
02 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Sosial
02 Maret 2021 Jam 20:08:57
Kesehatan
02 Maret 2021 Jam 15:20:46
Kesehatan
02 Maret 2021 Jam 15:19:34
Kesehatan
01 Maret 2021 Jam 19:59:22
BNN
01 Maret 2021 Jam 19:59:07
Sumber Daya Manusia
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
07 April 2019 Jam 18:30:23
Kolom Minggu
30 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Kepemudaan dan Olahraga
04 Juni 2016 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
15 Februari 2020 Jam 08:41:44
Pemerintahan
28 Februari 2018 Jam 19:36:33
Investasi
25 Mei 2017 Jam 00:00:00
Pemerintahan