297 PNS Pemprov Ikuti Ujian Penyesuaian Ijazah

Rusmadi: Terus Kembangkan Kapasitas Diri

 

SAMARINDA - Pemprov Kaltim terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah. Berbagai program dan terobosan terus dilakukan guna mewujudkan birokrasi bersih dan melayani, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu, salah satunya diwujudkan melalui ujian kenaikan pangkat pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Kaltim. 

Demikian diungkapkan Pelaksana Tugas Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi saat membuka Pengarahan dan Pembekalan bagi peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di lingkungan Pemprov Kaltim di ruang serba guna Kantor BKD Kaltim, Senin (14/7).

"Ujian Kenaikan Pangkat ini merupakan bentuk apresiasi Pemprov Kaltim kepada PNS yang tidak pernah berhenti belajar dan terus melanjutkan pendidikan. Sehingga diberikan ruang kepada PNS yang telah menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi, untuk bisa naik pangkat. Karena kita sangat menghargai keseriusan dan upaya setiap PNS dalam upaya meningkatkan kapasitas diri," kata Rusmadi. 

Namun, ujar dia, untuk naik pangkat tidak secara otomatis diberikan begitu saja kepada PNS, melainkan harus melalui mekanisme ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Untuk itu,  bagi PNS yang telah berhasil memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat, agar kiranya dapat menyiapkan diri semaksimal mungkin dan menjalani ujian dengan sungguh-sungguh.

"Saya yakin, setiap PNS yang ada di ruangan ini telah mempersiapkan diri dan berupaya untuk mengembangkan keilmuan, kapasitas diri dan kompetensi. Sehingga dengan begitu ini bisa dilalui. Diharapkan akan lahir birokrat-birokrat profesional dan bersih, yang belajar tidak hanya dalam pengetahuan tetapi bagaimana hidup bersih dari KKN," ujarnya.

Rusmadi menjelaskan ujian kenaikan pangkat ini juga berkorelasi dengan upaya meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Karena, lanjut dia, jika pendidikan seorang SDM aparatur lebih tinggi tentu kapasitasnya lebih baik, sehingga bisa dihargai dengan kenaikan pangkat yang tentu saja akan berpengaruh terhadap kinerja setiap PNS. Namun, sebut dia, hal yang paling sulit adalah bagaimana menyesuaikan dengan keadaan yang berkembang dan sekarang mau tidak mau semua PNS menghadapi kompleksitas tantangan yang ada, khususnya bagaimana memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 

"Antusiasme dan semangat tinggi para peserta harus tetap terjaga, tidak hanya ketika mengikuti ujian kenaikan pangkat, tetapi bagaimana setelah itu bisa terus meningkatkan kinerja dan prestasi, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah, khususnya dalam upaya mewujudkan birokrasi bersih dan melayani," jelasnya.

Sementara itu, Deputi Pengawasan dan Pengendalian Pegawai Badan Kepegawaian Negara (BKN) Dr Sulardi mengungkapkan karateristik birokrasi masa depan adalah birokrasi publik yang peduli, profesional, berintegritas tinggi, memiliki layanan unggul, agen pembaharu dan berkontribusi dalam mewujudkan democratic governance.

Untuk itu, diperlukan sosok birokrasi yang mencakup harmonisasi regulasi, penataan kelembagaan, pembenahan struktur, pembentukan orientasi dan sistem nilai baru, penyederhanaan proses kerja dan pengembangan politik yang sehat.

"Sehingga perlu dilakukan sistem rekrutmen yang berbasis kompetensi, netral, obyketif, akuntabel (bebas KKN) dan transparan. Ujian kenaikan pangkat ini sekaligus dapat menjaring potensi dari setiap PNS yang kemudian menjadi dasar untuk penempatan posisi/jabatan dan pengembangan karir pegawai," katanya.

Sebelumnya, Kepala BKD Kaltim HM Yadi Robyan Noor menyampaikan ujian penyesuaian ijazah (UPI) harus ditempuh oleh PNS karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ijazah tertentu sehingga pangkatnya dapat disesuaikan ke pangkat yang lebih tinggi sesuai peraturan yang berlaku. Hal itu bertujuan untuk memberikan penghargaan atas prestasi dalam pengembangan diri melalui pendidikan, untuk mengisi formasi jabatan fungsional umum dan tertentu, serta memberikan motivasi untuk peningkatan kinerja PNS.

Pelaksanaan UPI kali ini, sebut Roby, diikuti sekitar 297 peserta, yang merupakan hasil seleksi dari 325 pelamar, dari berbagai jenjang pendidikan, yakni pasca sarjana/S2 7 orang, sarjana/S1 192 orang, diploma III 10 orang, diploma II 1 orang, SLTA/paket C 76 orang, SLTP/paket B 37 orang dan lain-lain 2 orang.

Peserta akan mengikuti pembekalan pada 14 Juli 2014 dan dilanjutkan pada 15-17 Juli 2014 dengan ujian menggunakan metode CAT (Computer Adaptive Test), wawancara oleh anggota Baperjakat dan Kepala SKPD yang didampingi Prof Sarosa HP dan Kepala PKP2A LAN Samarinda Dr Meiliana, dengan materi visi dan misi Pemprov Kaltim, performance, kinerja dan motivasi pegawai.

"Ujian dan wawancara akan dilaksanakan di Gedung Assessment Centre BKD Kaltim. Jika pada pelaksanaan ujian kenaikan pangkat sebelumnya menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK) maka kali ini sudah menggunakan CAT, sekaligus juga menggunakan metode finger print guna menjaring potensi setiap pegawai. Tindak lanjut dari ujian ini, akan diumumkan pada Minggu kedua Agustus 2014 dan realisasi kenaikan pangkat (KP) selambat-lambatnya 1 Oktober 2016," jelasnya. (her/sul/hmsprov)

//Foto: Rusmadi

 

 

Berita Terkait
Government Public Relation