449 Kasus Kekerasan Hingga Akhir November 2019

ist

SAMARINDA - Dalam rangka penguatan koordinasi dan kerjasama antara aparat penegak hukum dan sistem peradilan pidana terpadu dalam penanganan kekerasan dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban, Dinas Kependudukan Pemberdayaan [erempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A Kaltim melaksanakan Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Korban KDRT/TPPO tahun 2019, di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Minggu (1/12/2019).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan berdasarkan sistem informasi pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan (Simfoni) dari tahun 2017 hingga November 2019 telah tercatat kasus kekerasan yang cukup memprihatinkan. 

Misalnya, pada tahun 2017 terdata total 736 kasus dengan berbagai jenis kekerasan. Diantaranya, ada empat kasus TPPO, dua kasus di Kota Bontang dan dua kasus di Kota Samarinda. "Sedangkan peristiwa kekerasan sekitar 355 kasus terjadi di rumah tangga,” sebutnya.

Di tahun 2018, lanjut Halda, terdata 488 kasus dengan berbagai jenis kekerasan, diantaranya ada lima kasus TPPO (satu kasus di Kabupaten Kutai Kartanegara, dua kasus di Kabupaten Kutai Timur dan dua kasus di Kabupaten Paser). Tempat kejadian kekerasan sebanyak 295 kasus terjadi di rumah tangga. 

Sedangkan sampai akhir  November 2019 terdata 449 kasus dengan berbagai jenis kekerasan. Diantaranya ada empat kasus TPPO, tiga kasus di Kota Bontang dan satu kasus di Kota Samarinda. Tempat kejadian kekerasan sebanyak 233 kasus terjadi di rumah tangga. 

"Melihat dari data Simfoni tersebut, dalam kurun waktu 3 tahun sekitar 50 persen kasus kekerasan terjadi di ranah rumah tangga. Selain itu, berpisahnya Kalimantan Utara dari Kalimantan Timur ternyata masih ada kasus TPPO di kabupaten dan kota,” jelas Halda.

Halda menyampaikan keberhasilan sebuah proses hukum sangat ditentukan pada kualitas dan pemahaman serta responsivitas aparat penegak hukum dalam penanganan. Khususnya mampu menyelesaikan kasus hukum dan melindungi para korban sesuai amanat peraturan perundang-undangan. 

Tantangan yang hadapi saat ini lanjutnya, belum tercapainya kesamaan di kalangan aparat penegak hukum tentang alat bukti kasus kekerasan yang kompleks, mekanisme perlindungan bagi saksi dan korban serta koordinasi dalam pemenuhan hak korban. 

Termasuk kurangnya responsivitas aparat penegak hukum terhadap para korban yang mengalami trauma akibat dampak kompleks kasus kekerasan itu sendiri. Juga banyak aparat penegak hukum yang belum terlatih serta belum memiliki perspektif kepentingan terbaik perempuan korban kekerasan. 

“Ditambah aparat penegak hukum kita kekurangan personil yang khusus dan terampil menangani permasalahan perempuan korban kekerasan, sehingga perkembangan kasus tidak berjalan seperti yang diharapkan,” ungkapnya.

Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum oleh aparat penegak hukum/sistem peradilan pidana terpadu dalam penanganan kasus kekerasan dan korban TPPO terhadap perempuan melalui penguatan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan dalam penegakan hukum yang responsif gender dan mementingkan kepentingan terbaik untuk anak.

Kegiatan diikuti 30 peserta. Menghadirkan  narasumber Sekretaris Deputi PHP Kemen PPPA Prijadi Dantosa, Fasilitator dari Polda Kaltim AKBP Qori Kurniawati dan Fasilitator dari Kejaksaan Tinggi Kaltim Suhardi.(yans/her/humasprovkaltim)

Berita Terkait