Adiyat: Informasi Satu Pintu

Peran Humas Sangat Stategis

SAMARINDA - Peran bagian kehumasan dalam organisasi pemerintahan sangat penting dan strategis. Bagian kehumasan harus mampu menyiapkan sistem pelayanan informasi yang terintegrasi  sehingga kebijakan dan program pembangunan dapat disampaikan kepada publik secara komprehensif, lengkap dan akurat.

Bagian kehumasan dalam struktur pemerintahan selalu identik dengan peran sebagai juru bicara. Mengingat peran strategis itulah, maka kinerja kehumasan secara langsung akan berpengaruh besar terhadap citra positif dan reputasi pemerintah.

“Sebagai juru bicara pemerintah, humas harus memiliki akses informasi yang sangat dekat dari pimpinan. Baik terkait kebijakan  maupun program kerja yang tersebar di  satuan-satuan kerja pemerintahan,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim, S Adiyat usai mengikuti   Rapat Kerja Kehumasan Pusat dan Daerah yang dilaksanakan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), belum lama ini.

Sebagai juru bicara pemerintah, bagian kehumasan memiliki wewenang untuk mengkoordinasikan berbagai informasi dan data dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD)  untuk menghindari kesimpangsiuran informasi dan data yang akan disajikan kepada masyarakat dalam rangka transparansi dan keterbukaan informasi publik.

“Penyajian informasi satu pintu melalui Kepala Biro Humas dan Protokol itu sangat penting agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi dan data. Sebab, kesalahan kecil saja dalam penafsiran data dan penjelasan pemerintah yang kemudian terpublikasi secara luas oleh media, dampaknya bisa jadi akan sangat fatal. Hal ini tidak boleh terjadi,” jelas Adiyat.

Selain itu, bagian kehumasan juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah penting, yakni menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pimpinan daerah.  Menjalankan fungsi  tersebut, maka segenap komponen kehumasan harus mampu mengamati dan memahami aspirasi masyarakat untuk selanjutnya melakukan klasifikasi terhadap masalah-masalah yang berkembang.

Dari hal-hal yang menjadi aspirasi masyarakat tersebut maka bagian kehumasan dapat memberikan masukan dan saran kepada instansi/lembaga pemerintah berdasarkan pengamatan dan kajian yang telah dilakukan dan secara intensif dan aktif  melakukan penyebarluasan pesan atau informasi tentang kebijakan dan program kerja pemerintah kepada masyarakat.

“Humas harus mampu membangun hubungan harmonis antara masyarakat dan pemerintah serta menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat (publik) dan pemangku kebijakan daerah. Humas harus ikut mengambil peran  untuk ikut menciptakan suasana kondusif demi kelancaran proses pembangunan,” pungkas Adiyat. (sul/es/hmsprov).

///FOTO :  S Adiyat

Berita Terkait