SAMARINDA - Untuk memperkuat komitmen OPD Driver Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melakukan Advokasi Pelaksanaan PUG di Provinsi di Hotel Swiss Bellhotel Borneo Samarinda, Kamis (5/12/2019).
Kepala DKP3A Kaltim Halda Arsyad, mengatakan PUG merupakan salah satu “cross cutting issue” dalam pembangunan, sekaligus strategi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia.
“SDGs (Sustainable Development Goals) secara tegas menetapkan prinsip “No One Left Behind”. Berarti akan membawa konsekuensi bahwa hasil pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh semua kelompok masyarakat baik laki-laki, perempuan, anak-anak, disabilitas, lansia dan kelompok lainnya,” ujarnya.
Salah satu target SDGs lanjut Halda, goals ke-5 yang secara tegas dan jelas menyebutkan pentingnya negara menempatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu goals (tujuan yang akan dicapai). Untuk itu, strategi PUG diharapkanmenjadi dasar untuk mendorong pencapaian target tersebut.
Secara umum tantangan yang dihadapi saat ini ditingkat nasional maupun daerah yakni belum adanya komitmen kepala daerah dan kurangnya pemahaman tentang Strategi PUG dalam mengimplementasikan tujuh Prasyarat PUG.
Kondisi ini menyebabkan perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya mengidentifikasi dan mengintegrasikan isu gender ke dalam kebijakan dan program-programnya.
Meskipun berbagai payung hukum telah diterbitkan dalam rangka mendorong keberhasilan strategi PUG Baik di kementerian/lembaga dan daerah namun pelaksanaan maupun hasilnya belum maksimal.
“Untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender diperlukan dukungan dan komitmen berbagai pihak. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha serta para stakeholder lainnya di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Halda.
Kegiatan diikuti 24 peserta terdiri Inspektorat Kaltim, BPKAD, Bappeda, Inspektorat Samarinda, Dinas PPPA Samarinda dan Kabupaten Kutai Kertanegara.
Hadir narasumber Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan Hankam Endah Sri Rejeki dan Kasi Kesejahteraan Sosial Bappeda Kaltim Andre Asdi.(yans/her/humasprovkaltim)
02 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14 September 2018 Jam 18:32:13
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04 November 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22 Agustus 2019 Jam 20:36:01
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25 Juli 2021 Jam 11:43:34
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
31 Mei 2023 Jam 09:36:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
31 Mei 2023 Jam 09:33:40
Ibu Kota Negara
29 Mei 2023 Jam 19:18:24
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 19:15:40
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
15 Mei 2019 Jam 08:27:51
Pendidikan
04 Februari 2022 Jam 20:16:06
Kependudukan dan Catatan Sipil
29 Oktober 2017 Jam 21:22:41
Prestasi
14 Mei 2021 Jam 06:55:05
Agama
20 Maret 2018 Jam 20:00:55
Event