Advokasi PUG Untuk Wujudkan Kesetaraan Gender

Ist

SAMARINDA - Untuk memperkuat komitmen OPD Driver Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melakukan Advokasi Pelaksanaan PUG di Provinsi di Hotel Swiss Bellhotel Borneo Samarinda, Kamis (5/12/2019).

Kepala DKP3A Kaltim Halda Arsyad, mengatakan PUG merupakan salah satu “cross cutting issue” dalam pembangunan, sekaligus strategi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia.

“SDGs (Sustainable Development Goals) secara tegas menetapkan prinsip “No One Left Behind”. Berarti akan membawa konsekuensi bahwa hasil pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh semua kelompok masyarakat baik laki-laki, perempuan, anak-anak, disabilitas, lansia dan kelompok lainnya,” ujarnya.

Salah satu target SDGs lanjut Halda, goals ke-5 yang secara tegas dan jelas menyebutkan pentingnya negara menempatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu goals (tujuan yang akan dicapai). Untuk itu, strategi PUG diharapkanmenjadi dasar untuk mendorong pencapaian target tersebut.

Secara umum tantangan yang dihadapi saat ini ditingkat nasional maupun daerah yakni belum adanya komitmen kepala daerah dan kurangnya pemahaman tentang Strategi PUG dalam mengimplementasikan tujuh Prasyarat PUG. 

Kondisi ini menyebabkan perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya mengidentifikasi dan mengintegrasikan isu gender ke dalam kebijakan dan program-programnya. 

Meskipun berbagai payung hukum telah diterbitkan dalam rangka mendorong keberhasilan strategi PUG Baik di kementerian/lembaga dan daerah namun pelaksanaan maupun hasilnya belum maksimal.

“Untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender diperlukan dukungan dan komitmen berbagai pihak. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha serta para stakeholder lainnya di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Halda.

Kegiatan diikuti 24 peserta terdiri Inspektorat Kaltim, BPKAD, Bappeda, Inspektorat Samarinda, Dinas PPPA Samarinda dan Kabupaten Kutai Kertanegara. 

Hadir narasumber Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan Hankam Endah Sri Rejeki dan Kasi Kesejahteraan Sosial Bappeda Kaltim Andre Asdi.(yans/her/humasprovkaltim)

Berita Terkait