Diskusi Publik Eksistensi RRI Kaltim
SAMARINDA – Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak dalam dialog publik penguatan eksistensi RRI Kaltim meminta agar lembaga penyiaran publik tersebut menyampaikan pemberitaan yang aktual.
Utamanya pemberitaan mengenai kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota, sehingga masyarakat Kaltim mengetahui apa saja upaya pemerintah mewujudkan kemajuan di daerah ini.
“Misalnya, apresiasi dan fasilitasi pemerintah terutama Pemprov Kaltim atas tuntutan masyarakat di kabupaten dan kota untuk meraih otonomi khusus bagi Kaltim,” kata Awang Faroek Ishak di Ruang Pandurata Kantor Gubernur, Selasa (17/3).
Tuntutan otonomi khusus (otsus) yang digaungkan masyarakat Kaltim menurut Awang, perlu diketahui masyarakat termasuk para pemangku kepentingan di daerah maupun pusat agar bersama-sama berjuang demi kepentingan daerah dan masyarakat.
Meski menjadi berita teraktual, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan mengetahui pentingnya status otsus bagi Kaltim.
“Berkali-kali saya sampaikan di media massa baik cetak maupun televisi dan radio bahwa perjuangan masyarakat menuntut otsus harus tetap dalam koridor konstitusi dan NKRI. Status otsus bagi kita akan mampu membawa daerah ini semakin maju dan percepatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan,” ujar Awang Faroek.
Demikian halnya, upaya pemerintah daerah memperoleh hak participating interes (PI) terhadap pengelolaan minyak dan gas bumi di kawasan Blok Mahakam merupakan hal yang perlu dikaethui masyarakat secara luas.
“Jadi di sinilah peran media khususnya RRI untuk ikut menyiarkan upaya pemerintah dalam memperjuangkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah, termasuk pelaksanaan pembangunan terkait pemenuhan kebutuhan atau infrastruktur dasar masyarakat Kaltim,” ungkap Gubernur.
Selain itu, melalui dialog siaran radio dapat dilakukan komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah dapat langsung mengetahui permasalahan yang disampaikan masyarakat pedalaman, perbatasan dan daerah terpencil juga perkotaan.
“Saya siap dikritik terkait kinerja jajaran saya. Sebab, banyak masalah air, jalan juga banjir maupun berbagai permasalahan di daerah yang bukan tanggungjawab Pemprov tapi disalahkan ke kami. Tidak apa-apa. Artinya masyarakat kita sudah kritis dan kami siap menindaklanjuti permasalahan itu untuk dituntaskan,” jelas Awang Faroek Ishak.
Sementara itu Kepala Stasiun LPP RRI Kaltim Suyono mengemukakan RRI adalah mitra pemerintah daerah terutama dalam penyampaian berita-berita aktual terkait kebijakan maupun kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah daerah.
“Semangat ini ditularkan oleh Gubernur Awang Faroek sehingga kami memiliki kekuatan bersiaran dan membangun komunikasi yang intensif dengan masyarakat dan pemerintah agar Kaltim ini semakin maju,” ujar Suyono.
Diskusi publik dalam rangka penguatan eksistensi RRI dihadiri elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, pelajar, mahasiswa serta BKOW Kaltim. Tampak hadir pimpinan SKPD lingkup Pemprov Kaltim dan ahli telekomunikasi dari Universitas Mulawarman Samarinda . (yans/sul/es/hmsprov)
///FOTO : Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak bersama sejumlah peserta usai melakukan dialog publik penguatan eksistensi RRI Kaltim.(fajar/humasprov)
18 Juni 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
28 September 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
21 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
19 Agustus 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
02 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
03 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
26 Januari 2021 Jam 20:21:14
Perhubungan
26 Januari 2021 Jam 20:20:16
Kegiatan Silaturahmi
26 Januari 2021 Jam 20:20:02
Kesehatan
26 Januari 2021 Jam 14:19:57
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26 Januari 2021 Jam 14:19:14
Kesehatan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
07 April 2019 Jam 18:30:23
Kolom Minggu
09 Desember 2020 Jam 22:00:39
Pemilihan Umum
29 November 2013 Jam 00:00:00
Kepemudaan dan Olahraga
24 Februari 2019 Jam 19:50:28
Kependudukan dan Catatan Sipil
04 Juni 2016 Jam 00:00:00
Perkebunan
31 Januari 2018 Jam 19:09:28
Ekonomi dan Pendapatan Daerah