Akomodir dan Serap Aspirasi Masyarakat

Susun RPJMD 2014-2018 Pemprov Gelar Dialog Rakyat

SAMARINDA–Keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kaltim 2014-2018 ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra (rencana strategis) SKPD.
Untuk itu, menurut Pelaksana Tugas Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi, agar Renstra SKPD dapat mewujudkan apa yang ingin dicapai dalam RPJMD, maka penyusunan Renstra SKPD harus berkualitas dan terintegrasi dengan RPJMD. Selain itu, lanjut dia, kebijakan umum, program prioritas, dan indikator kinerja dalam RPJMD wajib diakomodir dalam Renstra SKPD.
“Kepala SKPD harus menuntaskan draft Ranwal (rancangan awal) Renstra SKPD pada Minggu III Januari 2014 dan mengkonsultasikan kepada Bappeda. Kepala SKPD juga harus menandatangani “Kontrak Kinerja” dengan Gubernur atas capaian sasaran dan program Renstra SKPD,” ujar Rusmadi di Samarinda beberapa waktu lalu.
Rusmadi menjelaskan hubungan antara RPJMD dan Renstra SKPD sangat penting dan strategis. Karena hubungan itu terkait dengan visi/misi dan tujuan/sasaran program pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Gubernur yang dijabarkan dalam visi/misi dan tujuan/sasaran program dan kegiatan prioritas masing-masing SKPD.
Untuk itu, sambung dia, dalam rangka penyusunan RPJMD Kaltim 2014-2018 terdapat beberapa agenda penting yang akan dilaksanakan guna mensinergikan program-program pembangunan, serta mengakomodir dan menyerap aspirasi masyarakat.“Diawali kesepakatan dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Ranwal RPJMD pada  12 Februari 2014. Pelaksanaan Dialog Rakyat dalam rangka
“Penyatuan Visi 2018” pada 20 Februari 2014. Selanjutnya, pelaksanaan Musrenbang RPJMD 2013-2018 pada 12-13 Maret 2014, hingga penetapan Perda RPJMD pada 17 Juni 2014,” jelasnya.
Perlu diketahui, sesuai dengan visi Kaltim Maju 2018, yakni “Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadlian berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan”, terdapat 10 program prioritas pembangunan daerah, diantaranya peningkatan kualitas sistem penyelenggaraan pendidikan, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan percepatan transformasi ekonomi.
Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan, peningkatan dan perluasan kesempatan kerja, percepatan pengentasan kemiskinan, penguatan cadangan pangan, peningkatan kualitas infrastruktur dasar, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. (her/hmsprov)

//Foto: Rusmadi


 

Berita Terkait
Government Public Relation