Alat dan Obat Kontrasepsi Jadi Prioritas Program KB

SAMARINDA – Sebagai upaya pengendalian kuantitas penduduk melalui pelaksanaan program KB (Keluarga Berencana) maka perlu dipenuhi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) yang menjadi kegiatan prioritas di lapangan.

“Bendahara materiil baik ditingkat provinsi maupun kaupaten dan kota selayaknya mampu mengelola ketersediaan alat dan obat kontrasepsi secara baik terlebih dalam pendistribusiannya,” kata Plh Kepala Badan Perwakilan BKKBN Kaltim Ahmad Taqdir saat  membuka Orientasi Pengelolaan Barang Milik Negara bagi Bendahara Materiil di Kaltim di Latbang BKKBN Kaltim, Jumat (15/2).

Menurut Taqdir, pendistribusian tersebut tridak seja kepada klinik maupun puskesmas serta sarana kesehatan milik pemerintah saja, tetapi distribusi bagi Dokter dan Bidan Swasta (DBS) guna keberhasilan pelaksanaan program KB ditingkat  lapang.

Dikauinya, dalam kegiatan di lapngan seringkali ditemui berbagai kendala dan permasalahan. Misalnya, krang lenbgkapnya laporan bulanan stok alat kontrasepsi, laporan ketersediaan sarana peralatan medis.

Termasuk laporan stok opname alat kontrasepsi (Alkon) dan non Alkon semesteran secara khusus, juga berkurangnya tenaga yang sudah terampil dan sudah mengikuti pelatihankarean harus mutasi tugas dan jabatan.

“Karenanya, guna mendukung keberhasilan kegiatan ditingkap lapang selain dipenuhi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, mak setiap petugas didukung alat-alat kesehatan berupa KIE Kit, BKB Kit dan buku-buku pedoman yang dikelola para bendahara materiil maupun bendahara gudang,” ujar Taqdir.

Sementara itu Kepala Bidang Latbang BKKBN Kaltim Husnul Hatimah mengemukakan salah satu sarana untukmeningkatkan dan mengembangkan SDM aparat yakni melalui pendidikan dan pelatihan maupun orientasi.

“Orientasi ini dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan sikap positif bendahara materiil dalam megelola barang milik negara. Karenanya, perlu dibekali dengan materi perencanaan Alokon, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Alokon serta pencatatan dan pelaporan serta stok opname dan aplikasi gudang,” jelas Husnul Hatimah.

Orientasi Pengelolaan Barang Milik Negara bagi Bendahara Materiil di Kaltim dilaksanakan selama tiga hari (15 jam) sejak 14-16 Februari dan diikuti 15 peserta dari 14 kabupaten dan kota se-Kaltim serta satu Bendaharawan Materiil dari Perwakilan BKKBN Kaltim.(yans/hmsprov)

Foto: Widyaiswara Perwakilan BKKBN Kaltim bersama peserta Orientasi Pengelolaan Barang Milik Negara bagi Bendahara Materiil di Kaltim. (masdiansyah/humasprov kaltim)

Berita Terkait