Alhamdulillah, DD Tahap I Tersalur

Jauhar Efendi

 

SAMARINDA – Alhamdulillah, proses penyaluran Dana Desa (DD) tahap pertama tahun anggaran 2018 sudah hampir rampung. Sesuai laporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, tercatat sebagian besar DD tahap pertama sudah tersalur ke kabupaten. “Untuk tahap pertama, alhamdulillah sebesar 20 persen sudah 6 kabupaten yang tersalur dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKD). Bahkan sudah ada yang masuk ke Rekening Kas Desa (RKD)," kata Kepala DPMPD Kaltim HM Jauhar Efendi didampingi Kabid Pemdeskel Riani Tisnadewi di Samarinda, Jumat (13/4).

 

Menurut dia, kabupaten yang sudah tersalur mulai dari Kabupaten Paser per 5 Maret 2018 dengan nilai Rp21 miliar, Kabupaten Berau per 7 Maret 2018 dengan nilai Rp8 miliar, dan Kabupaten Mahulu per 8 Maret 2018 dengan nilai Rp11 miliar. Selanjutnya Kabupaten Kubar per 14 Maret 2018 senilai Rp29 miliar, Kutim per 28 Maret 2018 senilai Rp28 miliar dan Kabupaten Kukar per 5 April 2018 senilai Rp31 miliar. “Sementara untuk Kabupaten Penajam Paser Utara masih dalam proses pengajuan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Balikpapan. Dalam waktu dekat diharap segera tersalurkan,” jelasnya.

 

Sedangkan yang sudah tersalur dari RKUD ke RKD per 28 Maret 2018 mulai dari Kabupaten Berau dua desa, Kabupaten Kutai Barat 50 desa dan Kabupaten Paser tiga desa. Jauhar berharap semua kabupaten yang sudah tersalur ke RKUD segera memproses penyaluran ke RKD agar program kegiatan yang sudah direncanakan bisa segera direalisasikan. “Kalau penyalurannya lancar akan berpengaruh terhadap kelancaran penyaluran tahap berikutnya. Artinya, target pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bisa terealisasi dengan baik dan masyarakat desa semakin sejahtera,” jelasnya.

 

Mengenai masih banyak desa yang belum memproses penyaluran DD dari RKUD ke RKD, Jauhar menyebut itu dipengaruhi sebagian besar desa merevisi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mereka menyesuaikan kebijakan pusat terkait pelaksanaan padat karya tunai. Kebijakan tersebut mewajibkan desa mengalokasikan anggaran sebesar 30 persen untuk upah atau Hari Orang Kerja (HOK) dari anggaran pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari DD. (jay/sul/humasprov) 

Berita Terkait
Government Public Relation