Alokasikan Rp580,348 Miliar untuk Pengendalian Banjir Samarinda
Pemprov Minta Pemkot Selesaikan Pembebasan Lahan
 
SAMARINDA – Banjir menjadi permasalahan klasik di Ibukota Provinsi Kaltim.   Banjir sangat  merugikan dan mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat. Pemprov sejak 2009, telah membantu dalam penanganan banjir Samarinda melalui program jangka pendek. Diantaranya kegiatan penyudetan Gang Nibung melalui stimulus APBN dialokasikan Rp5 miliar. 
Kemudian, pembangunan Bendungan Pengendali (Bendali) Damanhuri yang pembebasan lahannya melalui bantuan keuangan Pemprov kepada Pemkot Samarinda. Sedangkan pembangunan fisik merupakan sharing dana APBD provinsi/bantuan keuangan dan APBD Samarinda.
Pembangunan Bendali Suryanata sama halnya dengan Bendali Damanhuri, namun pembangunan fisik dilakukan alokasi anggaran APBN dan APBD provinsi. Selain itu, juga dilakukan perkuatan konstruksi Waduk Benanga melalui dana stimulus APBN 2009. Sementara pada 2010, Pemprov juga telah melakukan revitalisasi folder Vorfo, Air Hitam dan Gang Indra melalui APBD provinsi.
Pelaksana Tugas Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi mengungkapkan pada 2011, Pemprov melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kaltim kembali mengalokasikan anggaran Rp580,348 miliar dengan sistem multiyears contract untuk pengendalian banjir di Samarinda.
Kegiatan pengendalian banjir yang telah dilaksanakan terbagi menjadi empat sub sistem penanganan, yaitu sub sistem Karang Mumus dengan kegiatan utama peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendalian banjir dengan alokasi anggaran Rp310,659 miliar. Progres hingga akhir Juli 2013 mencapai 31,68 persen, sedangkan target pada Desember 2013 sekitar 50,35 persen.
Selanjutnya, sub sistem Karang Asam Kecil (pembangunan reservoir pengendali banjir) dengan total anggaran Rp69,790 miliar. Progres hingga Juli mencapai 30,88 persen dan target akhir tahun sekitar 47,85 persen. 
Sub sistem Karang Asam Besar dan Loa Bakung (peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai). Progres hingga Juli mencapai 40,48 persen dan target akhir tahun adalah 100 persen. 
Sub sistem Loa Janan dan Rapak Dalam (pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai), progres hingga Juli mencapai 31,58 persen dan target akhir tahun sekitar 52,73 persen. 
“Melihat kondisi tersebut, masih banyak kegiatan yang belum terlaksana. Khususnya untuk pembebasan lahan. Ini yang harus diperhatikan oleh Pemkot agar bisa segera dituntaskan, sehingga kegiatan pengendalian banjir bisa terlaksana sesuai target,” pesan Rusmadi. (her/hmsprov)
Berita Terkait
Government Public Relation