Anggota DPR RI Asal Kalbar Dukung Kaltim Tuntut Otsus   

Anggota DPR RI Asal Kalbar Dukung Kaltim Tuntut Otsus

SAMARINDA - Anggota Komisi X asal Kalimantan Barat Zulfadhli menyatakan dukungan atas keinginan Kaltim mendapat perlakuan  otonomi khusus (Otsus) yang merupakan aspirasi yang berkembang dari masyarakat  untuk mendapat keadilan.

Hal itu disampaikan, di sela-sela pertemuan Pemprov Kaltim dengan Komisi X DPR RI di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin (15/12). Zulfadhli yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat, mengatakan, sudah saatnya rakyat Kaltim maupun Kalimantan secara keseluruhan menuntut keadilan dari pemerintah pusat.

Karena selama ini, eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran yang sudah dilakukan di Kalimantan dan memberikan pendapatan besar kepada negara, namun manfaatnya belum maksimal dirasakan rakyat Kalimantan.

"Salah satu contoh adalah tidak adanya keterwakilan rakyat Kalimantan di dalam Kabinet Kerja. Ini merupakan sejarah. Jadi tidak salah Kaltim maupun provinsi lainnya di Kalimantan menuntut Otsus. Karena apa yang sudah diberikan daerah ini kepada negara sudah sangat banyak, tetapi dana yang kembali ke daerah sangat sedikit," kata Zulfadhli.

Menurut Zulfadhli, yang menjadi catatan pemerintah pusat, Otsus yang dituntut oleh Kaltim juga pernah dilakukan oleh daerah lain, yakni Papua dan Aceh yang sekarang mendapat Otsus. Artinya masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga tidak ada alasan pemerintah pusat untuk menolak.

"Otsus ini hanya menuntut hak-hak khusus terkait dengan dana perimbangan yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat. Karena sejak Indonesia merdeka 69 tahun. Rakyat Kalimantan masih berjuang untuk mendapat kesejahteraan," jelasnya.

Diketahui, pada Senin (15/12) terjadi dialog Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak dengan Menteri Bappenas Andrinof Chaniago dalam konferensi video, dimana Gubernur Awang Faroek menyampaikan aspirasi masyarakat Kaltim untuk menuntut diberikannya status otonomi khusus bagi Kaltim. Namun, permintaan tersebut ditolak Menteri Bappenas.

Sebelumnya, atau sejak beberapa bulan terakhir, organisasi masyarakat dan kepemudaan di Kaltim bersama unsur masyarakat dari berbagai elemen juga gencar menyuarakan Otsus untuk Kaltim. Bak gayung bersambut, suara tersebut juga mendapat dukungan dari legsilatif di Kaltim. (her/sul/es/hmsprov)

  

////FOTO :  Zulfadhli

Berita Terkait
Government Public Relation