Aparatur Harus Bersinergi Dengan Masyarakat dan Swasta

SAMARINDA – Pejabat strukural pemerintahan, mempunyai peran dan tanggung jawab besar untuk membantu mempromosikan potensi daerah. Pejabat struktural pemerintah juga harus memiliki kemampuan mengajak sektor swasta berinvestasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan mendukung pembangunan daerah.
 “Sebagai aparatur pemerintah, pejabat struktural harus memiliki kemampuan untuk mengajak dunia usaha dan masyarakat agar bersinergi mengimplementasikan berbagai kebijakan  yang menjadi tanggungjawab instansinya,” kata Kepala Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara (PKP2A III LAN) Samarinda Meiliana pada Diklatpim IV di Ruang Mini Theatre PKP2A III LAN Samarinda, Rabu (22/5).
Menurut dia, selain harus berwawasan global dan nasional, juga diperlukan pejabat yang mampu menjabarkan arah, strategi kebijakan dan program ke dalam kegiatan serta mampu mensinergikan seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat pelaksanaan kegiatan.
Pembinaan  melalui jalur pendidikan dan pelatihan (Diklat), khususnya Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) diperlukan guna membentuk aparatur yang kompeten sebagai pejabat struktural.
Hal ini sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Diklatpim yakni meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan serta sikap (prilaku) agar para pejabat eselon IV tersebut dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dilandasi kepribadian dan etika PNS.
Terutama memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga tercipta aparatur yang berkemampuan dan berperan sebagai pembaharu sekaligus  perekat persatuan dan kesatuan.
“Selain itu, menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan guna terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat,” jelas Meiliana.
Diklat Kepemimpinan tingkat IV angkatan III yang digelar PKP2A III LAN Samarindan bekerjasama dengan Pemkot Balikpapan dan Pemkab Penajam Paser Utara diikuti 35 peserta yang diselenggarakan selama enam minggu sejak 21 Mei-2 Juli 2013. (yans/hmsprov).
 

Berita Terkait