Aparatur Harus Mampu Pahami Visi Pimpinan

Aparatur Harus Mampu Pahami Visi Pimpinan

 

SAMARINDA – Setiap pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Pemprov Kaltim sebagai aparatur pemerintah harus memiliki kemampuan memahami bahkan menerjemahkan visi dan misi pimpinan, termasuk kepala daerah khususnya gubernur.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kaltim H Syafruddin Pernyata saat mewakili Gubernur Kaltim pada Diklat Keuangan, Diklat Manajemen Kepegawaian dan Diklat Perencanaan Program di Badan Diklat Kaltim, Kamis (4/6).

Menurut dia, visi dan misi Gubernur Kaltim sudah jelas yakni bagaimana memajukan daerah dengan melakukan percepatan pembangunan di segala bidang demi mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

“Bagaimana setiap aparatur mampu menuangkan visi/misi Gubernur bahkan mem “breakdown” RPJMD menjadi resntra setiap SKPD dan bagaimana SKPD itu membuat program yang ujung-ujungnya tercapainya program gubernur,” kata Syafruddin Pernyata.

Sebab lanjutnya, apa yang disampaikan Gubernur selaku  pimpinan masih dalam bentuk makro atau konsep-konsep. Misalnya upaya meningkatkan kesejahteraan maka upaya apa yang harus dilakukan masing-masing SKPD untuk mencapai dan mewujudkan program gubernur itu.

Maka disinilah pentingnya setiap aparatur atau pegawai di lingkup Pemprov Kaltim dibekali pengetahuan dan penambahan wawasan berupa perencanaan program. Demikian halnya, diklat manajemen kepegawaian bagi aparatur di lingkup Pemprov Kaltim.

Syafruddin menjelaskan pentingnya manejemen kepegawaian di setiap SKPD dalam upaya optimalisasi tata kelola pegawai yang berimbas pada optimalisasi kinerja yang lebih berkualitas dan profesional.

“Pentingnya pembekalan (diklat) manajemen kepegawaian agar mampu mengoptimalkan tata kelola pegawai dalam setiap SKPD, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih maksimal dan pencapaian kinerja lebih optimal,” jelasnya.

Sementara diklat laporan keuangan diklat ini dilaksanakan dengan tujuan dalam rangka membangun dan mengembangkan tata kelola keuangan secara efektif dan efesien yang trasparan, akuntabel serta para pesertanya mampu menyusun laporan keuangan dengan baik.

“Diharapkan mampu menyusun laporan realisasi anggaran dan menyusun neraca keuangan SKPD sebagai bahan penyusunan neraca keuangan daerah, mampu menyusun arus kas, membaca dan menyajikan catatan atas laporan keuangan serta mengaplikasikan administrasi keuangan dan barang daerah dengan baik,” ungkap Syafruddin Pernyata.

Diklat Keuangan, Diklat Manajemen Kepegawaian dan Diklat Perencanaan Program di Badan Diklat Kaltim diikuti 90 peserta atau masing-masing diklat diikuti 30 peserta dari PNS lingkungan Pemprov Kaltim.(yans/adv)

Foto: Syafruddin Pernyata menjabat tangan peserta Diklat.(masdiansyah/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation