Asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Perlu Dipahami SKPD

SAMARINDA – Tiga asas yang diterapkan Pemerintah Republik Indonesia dalam pembagian wewenang keuangan untuk penyatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia  yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan perlu dipahami oleh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kaltim.
Hal tersebut diutarakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan, H. Achmadi saat membuka pertemuan yang membahas tentang peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah atau provinsi,  yang berlangsung di Samarinda, Rabu (4/11).
“Sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan di Daerah menjalankan otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan masing-masing berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan,” ujarnya.
Dia mengtakan dana dekonsentrasi adalah dana yang bersumber dari APBN yang dilimpahkan dan dikelola oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah yang mencakup penerimaan yang harus disetor ke kas negara.
Sedangkan peruntukan dana dekonsentrasi adalah untuk pembiayaan kegiatan non fisik contohnya koordinasi perencanaan, fasilitasi, perencanaan, pelatihan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Dalam kegiatan non fisik termasuk juga kegiatan masukan atau input berupa pengadaan barang atau jasasebagai penunjang kegiatan non fisik. “Dengan otonomi daerah, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilakukan secara adil dan selaras,”  ujarnya.
Namun demikian, ujar Achmadi, dalam implementasi dan pelaksanaannya sering mengalami banyak kendala, satu diantaranya adalah penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih rendah.
Rendahnya tingkat penyerapan anggaran pada beberapa SKPD karena sejumlah faktor yang mempengaruhi. Antara lain, belum adanya ketetapan pejabat pengelola kegiatan, lamanya proses tender sehingga menghambat proses realisasi serta kurangnya tenaga faslitator teknik di kecamatan dan  kabupaten.
“Kenyataan yang terjadi bahwa setiap anggaran masih ada SKPD yang penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara, khususnya menyangkut dana tugas pembantuan belum sesuai dengan harapan,” ucapnya.(yul/hmsprov)

Berita Terkait