Awang : Harus Berani Berpikir Out of The Box

Pejabat Kaltim Diberi Pencerahan

SAMARINDA–Pemprov Kaltim terus melakukan terobosan untuk dapat meningkatkan kapasitas para pegawai negeri sipil (PNS). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pencerahan kepada tidak kurang 400 pejabat eselon III dan II di lingkungan Pemprov Kaltim.

Pelatihan singkat yang digagas  Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) Kaltim itu menggandeng MarkPlus Institute Corporate+Public Trainings milik Presiden Asosiasi Marketing Dunia, Hermawan Kartajaya. Bersama para pejabat eselon II dan III tersebut juga dihadirkan para direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kaltim agar mereka pun dapat meningkatkan kinerja BUMD di masa-masa yang akan datang.

Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengungkapkan tantangan Kaltim ke depan semakin berat dan semakin beragam, sehingga pemerintah sebagai pelaksana pembangunan harus bisa menyiapkan diri dengan baik. Terutama dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Untuk itu sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah harus berubah. Tidak bisa dengan menggunakan cara-cara lama. Selain ditingkatkan kemampuan dan kapasitasnya melalui pendidikan berjenjang. Mereka juga perlu mendengarkan penjelasan dari pakar-pakar marketing untuk mendapatkan pengetahuan itu. Kita sudah datangkan Rhenald Khasali, sekarang pak Hermawan, nanti kita akan datangkan Mario Teguh, Tanri Abeng dan lainnya,” ungkap Awang Faroek saat membuka Peningkatan Kapasitas Pejabat Struktural Eselon II, III dan Direksi BUMD di Aula I Bandiklat Kaltim, Kamis (7/8).

Awang Faroek menjelaskan peningkatan kapasitas pejabat struktural di lingkungan Pemprov Kaltim perlu dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan aparatur, guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).

“Ini sekaligus pembelajaran dalam rangka mengokohkan komitmen kita bersama dalam memperjuangkan amanat reformasi terutama pemberantasan korupsi, khususnya tertibnya pengelolaan APBD yang didukung pemerintahan yang terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatnya kualitas pelayanan publik,” ungkap Awang Faroek,

Menurut dia, kehadiran Hermawan Kartajaya yang merupakan maha guru marketing Indonesia sebagai nara sumber merupakan upaya untuk mengubah pola pikir (mindset) aparatur sipil negara di lingkup Pemprov, khususnya pejabat eselon II dan III, serta jajaran direksi BUMD milik Pemprov Kaltim. Karena, lanjut dia, pola pikir dan budaya kerja PNS selama ini dianggap belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan profesional.

“Hari ini, kita tekadkan untuk memulai melakukan perubahan. Hilangkan pola pikir yang sempit, kita harus berwawasan nasional. Tidak ada egoisme SKPD. Lakukan cara berpikir komprehensif dan integral. Lakukan langkah-langkah secara terencana, bertahap dan kongkrit,”  jelasnya.

Awang Faroek mengajak jajaran pejabat eselon II dan III serta direksi BUMD, agar dapat keluar dari comfort zone (zona nyaman) dan harus berani berpikir out of the box. Perubahan paradigma PNS harus dilakukan dalam rangka memacu percepatan pembangunan guna mewujudkan good and clear governance.

“Jadi bagaimana caranya kita mengubah paradigma pemerintahan dari business as usual ke business as unusual. Dengan kehadiran Pak Hermawan, para PNS khususnya pejabat eselon dapat menyerap ilmu marketing, sehingga dalam menyusun program kerja tidak hanya untuk menyerap anggaran, tetapi bagaimana program tersebut dapat bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Hermawan Kartajaya mengatakan kunci dari reformasi birokrasi yang dilaksanakan pemerintah ada pada SDM aparaturnya. Tidak hanya produktivitas yang ditingkatkan, tetapi bagaimana kreativitas juga harus ikut ditingkatkan. Sehingga tidak terpaku pada mindset PNS yang selama ini dianggap sebagai "Yes Men".

“Produktif itu merupakan nilai tambah, sedangkan kreatif adalah nilai kali.  Keunggulan komparatif baru bisa diubah menjadi keunggulan kompetitif jika semua birokrat bisa produktif (efektif dan efisien), dan kreatif (inovatif dan eksekutif). Birokrat tidak boleh berpikir sebagai PNS saya sudah aman. Tidak bisa dipecat dan pemerintah ga bisa bangkrut. PNS harus bisa berpikir produktif dan kreatif, sebab dengan begitu maka masyarakat akan merespon kerja pemerintah secara lebih baik," katanya. 

Hermawan menjelaskan dipilihnya tema “Place Marketing: Change to Grow”, karena itu merupakan sebuah konsep yang bisa dipakai untuk memasarkan produk dan juga bisa dipakai untuk memasarkan sebuah provinsi, kabupaten/kota. Terutama dipakai untuk TTIS (Tourism, Trade, Investment and Services). Dimana konsep-konsep yang sama di marketing bisa dipakai untuk itu.

Untuk melakukan itu,  lanjut dia, tentunya para birokrat yang membuat kebijakan, eksekusi, ijin, membangun infrastruktur, melakukan pembinaan dan sebagainya harus berubah pola pikirnya.

“Bukan saya ini adalah bekerja, karyawan, PNS saja. Melainkan harus menjadi biropreneur. Mesti bisa melihat oportunity bukan selalu profit. Harus berani mengambil resiko untuk melakukan sesuatu yang out of the box, supaya ada diferensiasinya. Serta harus bisa meyakinkan orang lain, khususnya pimpinan untuk melaksanakan ide-ide yang out of the box itu,” jelasnya.

Turut hadir pada kesempatan itu, Wagub Kaltim HM Mukmin Faisyal HP, Pelaksana Tugas Sekprov Rusmadi, Asisten Setprov Kaltim dan Staf Ahli Gubernur, serta seluruh kepala SKPD, kepala bagian dan kepala bidang dari semua SKPD dan direksi BUMD Kaltim. (her/sul/hmsprov)

Foto : Gubernur Awang Faroek Ishak saat membuka peningkatan kapasitas pejabat struktural eselon II dan III serta Direksi BUMD. (fajar/humasprov)

 

Berita Terkait