Awang : KEK Perlu Diperkuat dengan Undang Undang

 

SAMARINDA – Kaltim bahkan daerah-daerah di seluruh Indonesia memiliki kawasan ekonomi khusus (KEK), namun keberadaan kawasan itu masih diatur dalam peraturan pemerintah bukan undang-undang.

Hal itu diungkapkan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak saat bertemu Anggota Badan Legislasi DPR-RI di Ruang Kerja Gubernur Kaltim, Senin (23/1).

Menurut dia, KEK merupakan kawasan strategis nasional yang harus diperhatikan dan dilindungi dengan undang-undang agar memiliki legitimasi yang kuat.

“KEK selama ini baru diatur dengan peraturan pemerintah. Kami minta agar kawasan-kawasan ekonomi itu didasari dengan undang-undang agar lebih kuat legitimasinya,” kata Awang Faroek Ishak.

Selain itu, atas dasar undang-undang itu maka KEK menjadi tanggungjawab bersama antara pusat dan daerah.

Diakui Awang, beberapa kendala dialami daerah dalam pengelolaan KEK diantaranya pengiriman barang keluar negeri tetap harus ijin pusat.

Padahal, pengiriman barang (eksport) sudah diakui seperti direct call dari Pelabuhan KEK Kariangau Balikpapan ke negara luar sesuai kerjasama yang terjalin.

“Nyatanya kalau mau ekspor barang harus melalui Surabaya dan Jakarta. Padahal kami sudah mempunyai pelabuhan bisa langsung ke luar negeri seperti Pelabuhan Kariangau Balikpapan,”  jelasnya.

Bahkan lanjut gubernur, saat ini sudah banyak perusahaan yang siap beroperasi di KEK Kariangau Balikpapan untuk kegiatan ekspor komoditi maupun produk Kaltim ke manca negara.

“Saya sangat berharap Baleg mampu memfasilitasi daerah dengan membuat rancangan undang-undang terkait pengelolaan kawasan ekonomi khusus,” harapnya.

Dia menyebutkan Kaltim memiliki beberapa KEK selain Kariangau Balikpapan yakni Buluminung Penajam Paser Utara dan Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTKEZ) Kutai Timur serta kawasan PT Pupuk Kaltim dan LNG Bontang.

“Khusus KEK Maloy berada di alur laut kawasan Indonesia (ALKI II) yang sangat strategis masuk jalur kegiatan perdagangan dunia,” Awang Faroek.(yans/sul/ri/humasprov).

Berita Terkait