Awang: Blok Mahakam Bukan Hanya untuk Kaltim

Pemerintah Harus Berani Kelola Sendiri


JAKARTA -  Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengatakan pengelolaan Blok Mahakam di Kutai Kartanegara harus memberi manfaat lebih besar bagi daerah dan Bangsa Indonesia.  Karena itu, perjuangan untuk sukses penguasaan dan pengelolaan Blok Mahakam setelah 2017, seharusnya bukan hanya menjadi urusan daerah, tetapi juga harus menjadi tangunggungjawab  nasional.     
Awang menjelaskan, pemerintah semestinya berada dalam komitmen  yang sama dalam perjuangan ini. Pemerintah yang dimaksud Gubernur  adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
“Pemerintah harus berani mengambil alih penguasaan Blok Mahakam karena sesungguhnya kita punya kemampuan untuk itu. Lebih penting dari itu adalah bagaimana penguasaan blok migas ini nantinya bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi daerah dan rakyat Indonesia,”  kata Awang Faroek pada Sarasehan Migas Nasional bertajuk Blok Mahakam Untuk Negeri di Ruang GBHN DPR RI, Senin (25/3).
   Gubernur menambahkan, penguasaan oleh negara atau sharing pengelolaan yang lebih besar dalam kepemilikan saham Blok Mahakam harus dilakukan agar kontribusi kepada rakyat bisa diberikan lebih besar lagi.
Menurut dia,  pengelolaan Blok Mahakam yang sudah berumur hampir 50 tahun oleh Total E&P Indonesie dan Inpex Coorporation belum memberikan kontribusi signifikan bagi rakyat Kaltim.
“Kaltim memang sudah mampu membangun dunia pendidikan dan kesehatan masyarakat yang terus membaik setiap tahun. Tapi soal infrastruktur, Kaltim  masih sangat kurang. Jalan berlubang di mana-mana dan kami tidak punya dana yang cukup untuk membangun infrastruktur lebih layak.  Ekonomi Kaltim juga tumbuh sangat baik, tetapi pertumbuhannya masih tidak merata,” sebut Awang, menunjukkan belum optimalnya kontribusi negara terhadap Kaltim sebagai daerah penghasil migas.
Keyakinan Awang bahwa bangsa ini memiliki kemampuan untuk mengelola blok migas potensial bukan tanpa alasan. Dari sisi sumber daya manusia yang akan bekerja di tambang lepas pantai (offshore), tidak perlu diragukan karena sebagian besar pekerja offshore adalah putra-putri Indonesia. Sementara tentang permodalan dan resiko, Awang sangat yakin pemerintah juga bisa menyelesaikan kebutuhan modal tersebut.     
Dia memberikan apresiasi tinggi karena gerakan menuju kedaulatan nasional ini mendapat dukungan berbagai lembaga dan organisasi mahasiswa di tingkat nasional. Namun gubernur mengingatkan agar gerakan dan perjuangan dilakukan tetap dengan cara-cara yang konstitusional dan tidak anarkis karena Indonesia dan Kaltim harus tetap aman.
“Saya mengapresiasi gerakan-gerakan seperti ini. Ke depan, mari tetap berpikir cerdas, sumbangkan pemikiran-pemikiran cerdas itu kepada pemerintah dan DPR agar kelak pemerintah dapat menggunakan haknya untuk mengambil keputusan untuk kepentingan terbaik rakyat Kaltim dan rakyat Indonesia,” pungkas Awang.
Pembicara lain yang juga Anggota  DPD RI,  Bambang Susilo  memuji sikap Gubernur Awang Faroek yang tidak mendorong rakyat Kaltim untuk menguasai seluruh sumber daya  alam yang dimiliki atau mendorong gerakan “Kaltim Merdeka”.
“Kita harus memberikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur Awang Faroek yang memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Berjuang untuk rakyat Kaltim, tapi merah putih tetap di dada beliau. Persentase minimal 10 persen untuk daerah,   jelas menunjukkan rasa nasionalisme beliau yang begitu kuat,” puji Bambang.
Pembicara lain yang hadir dalam dalam pertemuan itu antaralain Marwan Batubara dari Indonesia Resources Studies (Iress), Hetifah (anggota DPR), Chandra Tirta Wijaya (anggota DPR), Satya Widya Yudha (anggota DPR). Secara umum pembicara sepakat agar Blok Mahakam dikuasai Negara dan tidak lagi memperpanjang kontrak Total E&P Indonesie. Kabar terbaru menyebutkan, Kementerian ESDM baru akan memutuskan kontrak Blok Mahakam tahun depan. (sul/hmsprov)

////Foto : Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek menjawab pertanyaan sejumlah wartawan disela-sela Sarasehan Migas Nasional bertajuk Blok Mahakam untuk Negeri.(samsul/humasprov kaltim)


 

Berita Terkait